EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) sanggup mengelola Blok Mahakam, Kaltim pascahabis kontrak dengan Total E&P Indonesie pada 2017.
"Harus bisa. Masa meragukan anak bangsa sendiri," kata Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja di Jakarta, Jumat (6/3). Hal itu dikatakannya ketika ditanya apakah setelah menerima proposal Pertamina, pemerintah melihat BUMN itu sanggup melanjutkan pengelolaan Mahakam setelah 2017.
Menurut Widhyawan, Menteri ESDM Sudirman Said sudah menerima proposal Pertamina untuk mengelola Mahakam pasca-2017 pada Senin (2/3). "Dari proposal itu, Pertamina menyatakan sanggup mengelola Mahakam," ujarnya.
Ia mengatakan, kesanggupan tersebut tergambar dari sisi teknis dan keuangan pada proposal yang disampaikan Pertamina tersebut. Pertamina, lanjutnya, menyatakan kesiapan melanjutkan produksi Mahakam dan juga akan menyiapkan pendanaannya. "Dalam proposalnya, Pertamina akan melakukan kegiatan eksplorasi di Blok Mahakam untuk menambah cadangannya," ujarnya.
Pertamina, lanjutnya, juga menyatakan akan mengajak seluruh pegawai Total pasca-2017. Saat ini, menurut Widhyawan, pemerintah tengah mengkaji proposal Pertamina itu. "Namun, pemerintah keinginannya sudah jelas, memberikan ke Pertamina," katanya.
Pemerintah, tambahnya, tidak bisa mengabulkan permintaan Total untuk tetap menjadi operator pada masa transisi selama lima tahun pada periode 2017-2022.
Menurut dia, pemerintah akan memutuskan kelanjutan pengelolaan Mahakam ke Pertamina itu dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan Maret ini," katanya.
Pertamina akan mendapat kontrak Mahakam hingga 30 tahun, karena pasca-2017 statusnya sama dengan blok baru. Widhyawan juga mengatakan, pemerintah menyerahkan kepada Pertamina apakah mau mengajak kembali Total atau tidak. "Hal ini mesti dibicarakan dengan Total dari sekarang," ujarnya.
Kalau mengikutsertakan Total kembali pasca-2017, Pertamina bisa memakai skema pertukaran (swap) dengan blok milik perusahaan asal Prancis tersebut di luar Indonesia. Ia juga mengatakan, Total tetap harus mengeluarkan investasi sesuai komitmen sampai 2017.
"Mana boleh Total stop investasi. Dia sudah ada persyaratan sampai kontrak habis. Total juga merupakan 'realiable and prudent operator'," ujarnya. Pemerintah, lanjutnya, juga akan menjamin pengembalian seluruh investasi yang dikeluarkan Total.
