EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah telah mengimplementasikan politik anggaran diversifikasi energi yaitu pada pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) termasuk minyak tanah.
"Ya anggaran pemerintah tahun ini sebenarnya lebih besar dari tahun lalu. Politik anggaran yang paling jelas telah kita keluarkan yaitu pengurangan subsidi (untuk BBM)," kata Kalla dalam Seminar Indonesia dan Diversifikasi Energi yang mengangkat tema "Menentukan Arah Kebijakan Energi Indonesia" di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/4).
Menurut Kalla, dengan pengurangan subsidi tersebut pemerintah telah menjalankan kebijakan anggaran dalam mendiversifikasi BBM untuk dialihkan kepada pengembangan bahan bakar alternatif seperti Liquid Petroleum Gas (LPG).
"Pemerintah sudah menjalankan kebijakan anggaran untuk mendiversifikasi, artinya kalau harga dinaikkan jangan lagi memakai minyak tanah, jangan juga gunakan BBM dengan banyak karena anggaran itu bukan hanya untuk memberikan uang tetapi memilih orang untuk belanja apa, itu intinya," kata Wapres.
Politik anggaran diversifikasi, ungkap Wapres, juga dilakukan melalui penetapan harga sejumlah energi sesuai dengan jenisnya dan mempermudah partisipasi masyarakat. Wapres mengatakan pengalaman pemerintah pada saat mengkonversi bahan bakar minyak tanah ke gas alam untuk rumah tangga merupakan konversi yang tercepat.
"Itulah konversi yang dianggap dunia tercepat. Cuma ada satu kelupaan untuk mendaftarkan konversi itu ke Bank Dunia untuk mendapat 'carbon trading'," ujar Kalla. Dengan mendaftarkan konversi itu setiap tahun, pemerintah bisa mendapatkan 120 juta dolar AS sebagai konversi pertukaran karbon selama 20 tahun.
Pada 2007, Kalla yang saat itu juga menjabat sebagai Wakil Presiden menjelaskan pengkonversian minyak tanah ke gas memberikan total penghematan dari program konversi minyak tanah ke gas sebesar Rp 22 trilyun per tahun. Total nilai tersebut lebih besar dari keuntungan PT Pertamina sebesar Rp 19 trilyun per tahun.
