EKBIS.CO, JAKARTA -- Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Andreas Suhono mengatakan, saat ini terdapat 38 ribu hektar daerah kumuh di seluruh Indonesia.
"Ini target yang ditangani ke depan. Pada 2015 ini, kami menargetkan dua persen penurunan daerah kumuh. Anggaran untuk menangani daerah kumuh untuk tahun 2015 sebanyak Rp 4 triliun," kata Andreas dalam acara National Urban Forum di Jakarta, Kamis, (28/5).
Namun, ujar dia, hal yang lebih penting adalah mencegah daerah yang bagus menjadi kumuh. "Dalam menangani daerah kumuh jangan sampai seperti gali lubang, tutup lubang," ujarnya.
Lokasi daerah kumuh sendiri tersebar di 56 lokasi di seluruh Indonesia. Daerah kumuh ada di Surakarta, Bandung, Jakarta. "Hampir di setiap kota besar ada kantong-kantong kumuh. Makanya ini perlu ditangani dengan baik," ucap dia
Kementerian PU, terang Andreas, akan menandatangani MoU dengan pemda yang kota-kotanya memiliki kawasan kumuh. Dalam menangani kawasan kumuh ini perlu dilakukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Seharusnya, lanjut dia, urbanisasi bisa berjalan dengan baik, aman, dan nyaman. Baik penghidupannya dan kehidupannya, artinya masyarakat yang pindah dari desa ke kota mendapatkan lapangan kerja yang laik sehingga mereka berdaya secara ekonomi.
Namun ini tidak bisa hanya ditangani oleh Cipta Karya. Semua pihak, termasuk Menko Perekonomian dan swasta harus turut bersama-sama menciptakan lapangan kerja yang laik bagi mereka sehingga mereka bisa tinggal di tempat yang laik, bukan tempat kumuh seperti bedeng-bedeng.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dian Irawati mengatakan, melalui National Forum Urban 2015 yang bertema Towards Indonesia New Urban Agenda diharapkan muncul ide-ide inovatif yang mendorong perkotaan mengakomodasi kebutuhan penduduknya yang makin bertambah.
Masalah perkotaan seperti upaya mewujudkan kota laik huni dan berkelanjutan secara inklusif perlu diwujudkan. "Untuk menciptakan kota yang laik huni tentu melibatkan semua aktor pembangunan perkotaan tersebut," ujarnya.
