EKBIS.CO, TANGERANG -- Para pengurus JPKT Kota Tangerang berharap agar pemerintah pusat mau mengkaji ulang penyesuaian tarif listrik. Jika memungkinkan, pemerintah sebaiknya menunda proses penyesuaian tarif listrik.

"Sebab, mulai akhie tahun sudah berlaku MEA. Jika harga bahan baku tinggi, ditambah tarif listrik naik, bagaimana nasib UMKM ? Kami ingin tetap bisa bersaing dengan negara lain di masa awal MEA ini," ujar Sekteraris JPKT Kota Tangerang, Anwar Bendos.

Pengusaha lain, M Arief, mengaku tidak masalah dengan adanya penyesuaian tarif listrik. Sebab, dalam kondisi normal atau naik, pos pembiayaan listrik selalu tersedia. "Pengusaha sebenarnya bisa selalu mem-budgeting pos-pos pembiayaan apapun, termasuk listrik. Jadi semua selalu terhitung dan sudah disiapkan," ungkap Arief.

Meski begitu, pengusaha asal Karawaci, Kota Tangerang, ini tetap mengharapkan pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi dunia usaha. Menurutnya, kemudahan perizinan, pajak dan sebagainya semestinya semakin diperbanyak agar imbas penyesuaian tarif listrik tidak memberi dampak masif kepada masyarakat.

Sebelumnya, mulai Desember 2015 pelanggan PLN golongan tarif rumah tangga daya 1.300 VA dan 2.200 VA akan dikenai mekanisme tarif penyesuaian. Pelanggan dari kedua golongan itu akan terimbas kenaikan sebesar  11 persen, atau Rp 1.352 per kilowatt hour (kWh) menjadi Rp 1.509,38 per kilowatt hour (kWh).

Hal itu menyusul penerapan tarif penyesuaian kepada 10 golongan tarif lainnya yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2015. Tarif listrik bagi rumah tangga daya 1.300 VA dan 2.200 VA sebenarnya harus sudah mengikuti mekanisme tarif penyesuaian pada Januari. Namun, pemerintah dan PLN mengambil kebijakan untuk menunda penerapan tarif penyesuaian bagi pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dan 2.200 VA.