EKBIS.CO, JAKARTA -- Masyarakat yang tinggal di kawasan gambut mengaku belum diajak koordinasi soal teknis pelaksanaan restorasi gambut dari Badan Restorasi Gambut (BRG). Padahal, masyarakat telah menegaskan kesiapannya untuk menjaga lahan gambut agar tidak tersulut api, terutama ketika kemarau tiba.

"Sampai hari ini belum ada sosialisasi yang kita rasakan di tingkat bawah soal teknis restorasi gambut," kata Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ) Amron dalam konferensi pers "Menolak Lupa Melawan Asap" di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (22/1).

Setelah dibentuk, kata dia, seharusnya BRG melibatkan masyarakat di sekitar kawasan gambut. Sebab, masyarakat lebih tahu apa yang harus dilakukan terhadap gambut. Menurut dia, beda kawasan maka beda pula penanganannya meski lahannya sama-sama gambut. Masyarakat sejak turun-temurun dinilai tahu tanaman apa yang cocok ditanam di atas lahan gambut dan tetap menjaga kelembabannya. Tanaman tersebut di antaranya tanaman duku, enau atau aren.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Naoli berpandangan serupa. "Selesaikan dulu kepemilikan tanahnya, kalau lahan konsesi yang terbakar, harus dcabut izinnya, direstorasi lalu dikembalikan ke masyarakat," kata dia. Lahan terbakar harus diambil alih dari perusahaan karena mereka dinilai terbukti tidak bisa mengelola lahan dan menjaganya dari kebakaran.

Jika diserahkan kepada masyarakat setempat, menurut dia, lahan akan dimanfaatkan tanpa dieksploitasi. Lahan gambut bisa kembali ditanami komoditas pangan seperti nanas dan juga bisa mengembangkan bidang perikanannya. Tanaman nanas dinilai baik untuk menangkal penyebaran api di lahan gambut.

Baca juga: Biaya Restorasi Gambut Diminta Berasal dari Pengusaha Pembakar Hutan