EKBIS.CO, JAKARTA -- Ketua Bidang Industri dan Perdagangan DPP Partai Perindo Hendrik Kawilarang Luntungan meminta agar pemerintah Indonesia lebih jeli dalam membuat kesepakatan dengan negara lain. Ia mengingatkan, kerja sama dengan dengan sebuah negara yang sudah jelas juga punya kepentingan sumberdaya alam di Indonesia, harus bersifat egaliter.
“Kita bukan semata-mata menolak investasi asing, secara sadar Indonesia masih membutuhkan modal dari luar negri. Namun begitu, kita juga harus jeli memahami isi dari kesepakatan itu. Sudah terlalu lama kita (Indonesia) hanya dijadikan pasar dari komoditas yang bahan bakunya berasal dari negri sendiri,” ujar Hendrik dalam keteranganya, Jumat (13/5).
Pernyataan itu dilontarkan Hendrik menanggapi upaya pemerintah yang memperluas kerja sama dengan pemerintah Jepang. Selama ini, kerja sama Indonesia-Jepang erat kaitannya dengan industri otomotif dan teknologi informasi, namun kini rencananya diperluas dalam investasi industri baja.
Hendrik mempertanyakan komitmen pemerintah Jepang dalam bentuk transformasi teknologi industri otomotif. Dia mempertanyakan sampai hari ini Indonesia hanya dijadikan pabrik perakitan, padahal daya beli masyarakat Indonesia terhadap komoditas otomotif produk Jepang juga tinggi. Menurut dia, hal-hal seperti itu harus kembali dipelajari bentuk kerja sama dan dampak luas bagi rakyat.
“Jika, kali ini pemerintah kembali melakukan kerja sama dalam industri baja nasional. Posisinya harus setara dengan Jepang, kita masih memiliki martabat sebagai sebuah bangsa," tegasnya.
Menurut dia, pemerintah harus bisa memastikan dua hal utama; yakni pastikan dengan kerja sama ini industri baja dalam negeri mengalami signifikansi secara positif. Kedua, kata dia, harus ada prasyarat untuk peningkatan TKDN.
"Pemerintah harus konsisten terhadap ketetapan 40 persen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sebuah komoditas baja yang dibeli untuk belanja modal APBN,” cetusnya.
