EKBIS.CO, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Nina Tursina meminta pemerintah melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pengusaha UMKM dalam pelaksanaan tax amnesty. Sebab, sampai saat ini para pengusaha tersebut masih "gelap", tidak paham soal manfaat dan tata cara jika ingin ikut serta di kebijakan tersebut.
"Kita ingin bayar pajak dengan betul, tax amnesty katanya juga melibatkan kalangan UMKM, tapi kita sendiri belum paham soal mekanismenya," ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (13/7).
Karena ketidaktahuan, pelaku UMKM mayoritas belum siap berpartisipasi dalam tax amnesty. Dalam menjalankan usaha, pengusaha kecil dan menegah juga pasti terkena sejumlah pajak. Namun untuk menjalankan prosedur yang benar, mereka masih kerap menggunakan tenaga ahli. Itu pun hanya untuk sebagian kecil UMKM yang memiliki karyawan sejumlah ratusan.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menilai, keikutsertaan UMKM dalam tax amnesty berpotensi menguntungkan. Sebab akan pengaruh langsung pada pencatatan bisnis yang lebih rapi dan tertib dari para pelaku usaha.
"Pembukuan akan terdorong lebih bagus dan akan lebih bankable," kata dia.
Pencatatan keuangan yang baik dari suatu unit usaha akan mempertegas kredibilitas usaha dan memunculkan penilaian yang menarik di sisi perbankan. Hal tersebut akan memengaruhi kemudahan pencairan dana pinjaman jika dibutuhkan.
Di sisi lain, keikutsertaan UMKM dalam tax amnesty akan membuat iklim usaha lebih tenang tanpa perlu didera permaslahan dengan petugas pajak. Pun, pencatatan aset usaha akan lebih transparan. Haryadi lantas menguraikan penyebab UKM selama ini dinilai sulit membayar atau tertib pajak. Utamanya karena faktor sumber daya manusia yang kurang paham bagaimana membuat laporan yang benar.
