EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koordinasi (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) dimungkinkan terjadi pada semester II 2016. Namun, menurutnya, hal ini masih akan dibicarakan melalui sidang kabinet karena harus melihat semua indikasi yang terjadi khususnya di sektor pemasukan negara.
"Nanti sore itu mau ada sidang kabinet untuk membahas antara lain itu (pemangkasan anggaran). Nanti kita jelaskan," kata Darmin ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (3/8).
Realisasi anggara penerimaan belanja negara (APBN) pemerintah pada semester I 2016 tercatat defisit anggaran mencapai Rp 230,7 triliun atau 1,83 persen terhadap nilai produk domestik bruto (PDB). Defisit ini disebut karena tingginya realisasi belanja tapi tidak diimbangi penerimaan perpajakan yang masih rendah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sudah memberi sinyal bahwa dirinya tengah melakukan penyisiran anggaran di setiap K/L untuk melihat apakah ada program yang anggarannya bisa dipangkas. Hal ini dilakukan agar anggaran pemerintah tetap terjaga dan target defisit yang ada dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 2,35 persen atau Rp 296,7 triliun.
Darmin menyebut, pihaknya akan membiarkan Menteri Keuangan melakukan pengkajian anggaran K/L terlebih dulu. Setelah ada hasilnya, data ini nantinya akan dibahas bersama untuk melihat apakah pemotongan anggaran yang akan dilakukan Menteri Keuangan menggangu program prioritas masing-masing K/L.
Namun, Darmin menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga agar defisit negara tidak melebihi tiga persen sesuai dengan undang-undang. "Ya kalau itu (defisit) pastilah dijaga. Itu nanti kalau lebih bisa merusak kredibiltas," ungkapnya.
Sementara untuk RAPBN 2017, pemerintah telah menerapkan asumsi makro ekonom disepakati di kisaran 5,2-5,6 persen, laju inflasi 3-5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5-6 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 13.300-Rp 13.600 per dolar AS. Menurut Darmin, asumsi ini cukup baik dengan perekonomian 2017 yang diprediksi akan tumbuh. Pemeritah pun bakal menyiapkan kinerja masing-masing K/L agar bisa memberikan tindakan yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi.
