EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan siap dan akan terus mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) sekaligus kementerian/lembaga dalam hal pengelolaan keuangan agar semakin baik, prudent, akuntabel, dan sesuai tata kelola yang baik.
Setelah mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/9), dia menyatakan fokus di dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya berorientasi kepada laporan keuangan yang baik.
"Tetapi juga agar keuangan negara bisa digunakan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebeut," katanya.
Sri Mulyani menambahkan, Rakernas tersebut bertujuan untuk meningkatkan komitmen dari seluruh pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, hingga bupati/walikota, tidak hanya dari sisi memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara, namun juga kualitas di dalam menggunakan keuangan negara itu untuk mencapai tujuan pembangunan.
"Jadi ini tujuannya lebih dari sekadar laporan keuangan. Rakernas ini juga adalah untuk bersama-sama mewujudkan strategi pengelolaan keuangan karena terutama dimandatkan oleh UU keuangan negara, berubah dari sistem kas menjadi akrual," katanya.
Jadi, kata dia, hal ini akan merupakan suatu perubahan yang disosialisasikan dan diperbaiki kemampuannya bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar bisa mengelola berdasarkan azas akuntansi dan memang berlaku di banyak negara di dunia ini. "Kita juga berharap makin banyak masyarakat yang memahami bagaimana membaca laporan keuangan ini. Sehingga dia mampu menjadi bagian dari akuntabilitas yang efektif," tuturnya.
Apalagi menurut Sri Mulyani, informasi dari laporan keuangan bisa digunakan untuk membantu memahami kinerja APBN dan APBD. Dengan informasi yang dipahami oleh masyarakat, sambungnya, masyarakat kemudian bisa membantu mengontrol terutama dari sisi kualitas penggunaan anggaran.
"Dengan begitu masyarakat juga bisa memberikan feedback kepada semua agar pembuat kebijakan menggunakan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki kebijakan yang diterapkan," ujarnya.
