4. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan manajemen pengelolaan APBN secara tepat dan cermat di dalam pengelolaan anggaran, untuk menghidari shortfall (realisasi pendapatan negara lebih rendah dari target). 017.
5. Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.83/PUU-Xl/2013 mengenai ganti rugi korban Lumpur Lapindo-Sidoarjo di dalam Peta Area Terdampak (PAT) belum dilaksanakan secara penuh sampai sekarang oleh negara. Sebelumnya Pemerintah telah menyelesaikan ganti rugi pada korban di luar PAT dengan APBN tanpa dikotomi antara unsur Rumah Tangga dan unsur pelaku usaha, tapi di lain pihak Lapindo telah gagal memenuhi perjanjian B to 8 di depan Notaris sejak tahun 2008.
6. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB) mendukung subsidi energi yang tepat sasaran, namun basis data tersebut harus selalu dilakukan pemutakhiran dan dievaluasi agar rakyat yang memang seharusnya mendapat hak subsidi benar-benar telah dijangkau oleh Pemerintah.
7. Fraksi PKS berpandangan bahwa APBN menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam perekonomian, sehingga APBN harus menjadi instrumen strategis dan jangkar kebijakan ekonomi utama untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. APBN yang disusun seharusnya menunjukkan keberpihakan kepada rakyat melalui alokasi belanja yang pro kepentingan rakyat.
8. Fraksi PPP mencermati bahwa pembiayaan pembangunan mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi pada sisi lain belum ada kemajuan yang signifikan yang berhasil dicapai dalam prestasi indeks daya saing, indeks logistik, indeks pembangunan infrastruktur dan lain-lain.
9. Fraksi Partai Nasional Demokrat mengingatkan bahwa banyak sekali permasalahan migas yang harus diselesaikan mulai dari hulu sampai hilir. Di antaranya peningkatan lifting minyak pada sumur-sumur tua, menggiatkan pencarian dan eksplorasi sumur baru ditengah harga minyak yang tidak kompetitif, hingga tata kelola dan ketersediaan pasokan gas dalam negeri serta penurunan harga gas untuk industri yang diharapkan akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia.
10. Fraksi Partai Hanura berpandangan bahwa meningkatnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan di daerah maupun desa. Masih besarnya ketimpangan pembangunan yang terjadi di daerah dan pedesaan menunjukkan bahwa dana transfer ke daerah dan dana desa selama ini yang dialokasikan dalam APBN belum dimanfaatkan secara optimal.
