EKBIS.CO, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengapresiasi keinginan Pemerintah Australia agar Indonesia dan Cina bisa ikut serta dalam kerja sama Trans Pacific Partnership (TPP). Rencananya, Lembong akan menyinggahi Australia untuk berbincang dengan Menteri Perdagangan negara tersebut.
"Saya belum sempat bicara dengan teman saya Steven Ciobi, Mendag Australia, apa maksudnya (ajakan masuk TPP). Tapi mungkin dugaan awal saya, (Australia) cari penggantinya untuk Amerika lah," kata Thomas ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (24/1).
Thomas memang belum merencanakan secara pasti apakah dirinya akan datang ke Australia untuk berbicara dengan Steven Ciobi terkait TPP. Sebab, dia masih harus berkoordinasi dengan Mendag Indonesia, Enggartiasto Lukita yang saat ini masih berada di luar negeri. Namun, jika memang diperlukan, Thomas siap berbincang dengan Steven terkait kerja sama tersebut.
Mantan Menteri Perdagangan ini menilai bahwa keinginan Pemerintah Australia untuk menarik Indonesia bergabung TPP memang wajar. Apalagi Indonesia telah ikut serta dalam perundingan ini cukup lama. Sementara untuk mengikutsertakan Cina dalam perjanjian perdagangan ini terlihat wajar karena Amerika bisa dipastikan tidak akan ikut serta dalam TPP. Maka perlu ada pengganti lain yang perekonomiannya cukup besar seperti Amerika, yakni Cina.
"Saya kira pada dasarnya perundingan TPP sudah berjalan selama 9 tahun, dan sudah banyak upaya susah payah yang dituangkan untuk menyusun TPP ini. Jadi sayang cuma karena Amerika keluar, masa seluruhnya jadi nggak ikut," kata Thomas.
Sementara itu, Menteri Koodinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut bahwa Indonesia saat ini memang belum memastikan keikutsertaan dalam TPP. Pihaknya masih akan mempelajari dampak jika Indonesia ikut kerja sama. Namun, dia menilai bawah kehilangan AS menjadi pukulan telak karena negara tersebut merupakan pencetus perjanjian perdagangan ini. "Kita kan baru mempelajari, ya kalau mbahnya (Amerika) nggak ikut ngapain kita ikut," ujarnya.
Baca juga: Membaca Proteksionisme Ekonomi AS di Tangan Donald Trump
