EKBIS.CO, JAKARTA -- Negara anggota G20 menghadapi tantangan cukup berat dalam upaya penerapan green finance, sebagai kompensasi dari perubahan iklim. Dalam pertemuan G20 tahun 2016 lalu di Hangzhou, Cina, sebetulnya sudah dibuat satu draf rekomendasi yang mengatur tentang komitmen industri dalam menghadapi perubahan iklim.
Namun sayangnya, Amerika Serikat (AS) memberikan sinyal untuk menghindari komitmen tersebut. Terlebih setelah kebijakan ekonomi AS ada di genggaman Presiden Donald Trump.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sebetulnya negara-negara anggota G20 ingin mendorong agar industri dan reformasi keuangan dunia mempertimbangkan aspek perubahan iklim. Apalagi, disadari bahwa perubahan iklim memberikan dampak lingkungan yang serius termasuk bencana alam yang lebih sering.
Tak bisa dipungkiri bahwa tak sedikit dana yang harus dikeluarkan setiap negara dalam menghadapi bencana alam. "Namun sekarang AS tak lagi ikuti komitmen tentang perubahan iklim tersebut," ujar Sri di Kementerian Keuangan, Rabu (22/3).
Pembahasan tentang Green Finance dalam pertemuan G20 tingkat menteri di Baden-baden, Jerman Maret ini, lanjut Sri, menekankan pada dua hal. Aspek pertama yakni mempertimbangkan kondisi lingkungan dan perubahan iklim dalam membuat keputusan di sektor keuangan melalui penyediaan data lingkungan yang bisa diakses publik.
Sedangkan poin kedua, lanjut Sri, adalah memperkaya analisis dampak lingkungan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil oleh negara-negara G20. "Ini adalah hal-hal bagaimana sektor keuangan lebih memiliki kemampuan untuk assest risiko yang berasal dari korporasi dan lingkungan maupun yang berhubungan dengan risiko perubahan iklim," kata Sri.
Selain itu, negara-negara anggota G20 juga mendorong penguatan kerja sama dengan negara-negara di Afrika melalui program Compact with Africa. Langkah ini diambil untuk meningkatkan investasi dari swasta, terutama pada sektor infrastruktur, melalui perbaikan kerangka kerja.
Sri mengatakan, dalam Compact with Africa, Indonesia juga mendorong keterlibatan swasta dalam memperluas investasi ke Afrika.
