EKBIS.CO, SURABAYA -- Sustainable Development Goals (SDGs) atau target pembangunan berkelanjutan dinilai tidak akan berhasil tan0a dukungan dari pemerintah. Poin tersebut dibahas dalam Konferensi Regional Akuntansi (KRA) IV yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) Wilayah Jawa Timur di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis-Jumat (20-21/4). KRA IV tersebut mengusung tema Peran Akuntan Mewujudkan Good Public Governance dalam Era Sustainable Development Goals (SDGs).
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Eko Wahjudi, berpandangan, Sustainable Development Goal's (SDGs) tidak mudah kalau tidak ada dukungan dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, media, philantropi, pelaku usaha, serta akademisi.
"Butuh keseriusan Pemerintah untuk mempercepat dengan mengesahkan Peraturan Presiden terkait pembangunan berkelanjutan," kata Eko melalui siaran pers, Jumat (21/4).
Menurut Eko, keberadaan Peraturan Presiden sangat penting untuk mewujudkan visi Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Hal itu mengingat, program pengurangan angka kemiskinan masih tinggi di Indonesia. Eko menilai pemerintah bisa melakukan melalui program peningkatan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, sanitasi, pangan, upah minimum pekerja, dan lain sebagainya.
"Itu akan sejalan dengan pemerintah dalam sasaran pembangunan RPJMN 2015-2019 memproyeksikan angka kemiskinan bisa ditekan hingga 7-8 persen," ujar Eko.
Eko menambahkan, pada 2030 agenda internasional menargetkan penurunan angka kemiskinan sampai ke titik nol. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 28,51 juta atau 11,13 persen per September 2015. Angka itu berkurang 0,08 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015. Pemerintah tengah menggarap peraturan presiden yang mengintegrasikan target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) setelah dideklarasikan oleh 193 anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada September 2015 di New York, Amerika Serikat.
