EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, pemerintah perlu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi dan aksesibilitas daerah terpencil untuk bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Ia mengaku, pembangunan infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan pemerintah harus diintegrasikan dengan program-program pemberdayaan lintas kementerian.
"Membangun infrastruktur tapi kalau tidak diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, hasil infrastruktur jadi tidak dimanfaatkan," ujar Faisal ketika dihubungi Republika, Selasa (9/1).
Faisal mengaku, kinerja pemerintah tetap patut diapresiasi karena berhasil menurunkan jumlah kemiskinan hingga 1,18 juta jiwa pada September 2017 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan itu paling besar dibandingkan rata-rata penurunan kemiskinan dua tahun sebelumnya yang hanya sekitar 500 ribu orang per tahun.
Meski begitu, menurut Faisal, keberhasilan itu turut didukung perbaikan harga komoditas. Hal itu mempengaruhi pendapatan petani terutama yang memproduksi hasil perkebunan seperti sawit dan kopi. "Jadi, ada faktor eksternal juga disamping ada intervensi pemerintah," ujarnya.
Faisal juga menyoroti indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang belum menunjukkan capaian positif. Seperti diketahui, indeks kedalaman kemiskinan pada September 2017 sebesar 1,79 atau meningkat dari 1,74 pada September 2016. Sementara, indeks keparahan kemiskinan pada September 2017 juga meningkat menjadi 0,46 dari 0,44 pada September 2016.
"Saya kira itu karena memang belum ada peningkatan kualitas pengentasan kemiskinan. Kalau jumlah yang dientaskan itu kan kuantitas. Ini masalah kualitasnya," ujar Faisal.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah baru berhasil mengentaskan kelompok masyarakat miskin yang berada di sekitar garis kemiskinan. Artinya, orang miskin yang berhasil diangkat bukan kelompok dari tingkat kemiskinan terparah.
Faisal mengatakan, kelompok miskin yang terparah adalah kelompok masyarakat di daerah terpencil. Ia mengaku, kelompok masyarakat tersebut menghadapi permasalahan terutama soal aksesibilitas.
Faisal mengaku, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk bisa menjangkau kelompok masyarakat miskin di wilayah terpencil. Program pemerintah melalui bantuan sosial non tunai, kata Faisal, juga harus diikuti dengan infrastruktur yang memadai.
"Sekarang kan bantuan disalurkan dengan kartu danitu sangat bergantung pada distribusi kartunya. Kalau itu tidak merata atau terlambat artinya tidak menjangkau masyarakat yang sulit diakses ini," ujarnya.
Faisal mengimbau pemerintah untuk terus mengevaluasi program pengentasan kemiskinan yang saat ini telah dijalankan. Hal itu guna mencapai target penurunan kemiskinan hingga mencapai digit tunggal pada 2018. "Untuk tahun ini menjadi single digit masih realistis. Walaupun, tidak jauh-jauh sekali. Mungkin di level 9,8 persen," ujarnya.
