EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia tidak terkena dampak dari penghentian pelayanan Pemerintah AS. Menurutnya, hal ini terjadi di pemerintahan pusat dan hanya berlangsung antara dua sampai tiga hari sehingga tidak berpengaruh terhadap perekonomian maupun investasi di Indonesia.
"Tidak ada (pengaruhnya terhadap Indonesia), karena itu hanya shutdown-nya di federal, artinya di pemerintahan pusat dan itu hanya 2-3 hari jadi nggak pengaruh apa-apa," kata Jusuf Kalla.
Menurutnya, ini menunjukkan bahwa ada ketidakcocokan di internal pemerintahan. Menurutnya, tidak semua orang dari Partai Republik setuju dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump.
"Artinya di sini orang Republikan juga banyak menolak kebijakan Trump, jadi ya masalahnya di sini presidennya kan," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (23/1).
Pemerintah Amerika Serikat (AS) berhenti beroperasi pada Jumat (19/1) lalu setelah Partai Demokrat dan Partai Republik gagal mencapai kesepakatan akhir dalam pembahasan anggaran pemerintah. Mereka terbagi dalam perselisihan mengenai keamanan imigrasi dan perbatasan.
Sebelumnya, dalam sebuah sidang yang dramatis hingga larut malam, para senator memblokir RUU untuk memperpanjang anggaran pemerintah sampai 16 Februari. RUU tersebut membutuhkan 60 suara dari 100 anggota Senat, tapi gagal karena hanya mendapatkan 50 suara dukungan.
Sebagian besar anggota Partai Demokrat menentang RUU tersebut karena mereka masih mengupayakan anggaran perlindungan bagi ratusan ribu imigran muda. Perundingan sengit yang terjadi antara Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan pemimpin Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer pada menit-menit terakhir tidak membuahkan hasil dan pemerintah AS secara teknis kehabisan uang pada tengah malam itu.
Pemerintah AS secara resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (20/1), tepat saat Presiden AS Donald Trump memasuki tahun pertama pemerintahannya. Trump menyalahkan Partai Demokrat atas insiden ini.
