EKBIS.CO, BEIJING -- Chief Executive Officer Tencent Ma Huateng meminta Pemerintah Cina mengenalkan sistem single ID elektronik yang akan menghubungkan dokumen perjalanan dengan telepon genggam. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan regional antara Hong Kong dan Cina Daratan.
Ma mengatakan, sistem dan undang-undang teknologi baru dapat membuat penduduk Hong Kong melakukan pembayaran elektronik dan melewati perbatasan dengan mudah. Namun, dia mengakui, secara birokrasi, sistem ini masih rumit sehingga perlu disinkronkan dengan sistem bea cukai.
"Masih sangat rumit dan kami perlu sinkronisasi dengan sistem bea cukai. Namun, dari sudut pandang teknologi, kami bisa melakukannya. Kami telah berbicara dengan CEO di Hong Kong mengenai sejumlah masalah ini, termasuk ID elektronik," ujar Ma, dilansir Bloomberg, Senin (5/3).
Ma telah mengusulkan adanya integrasi lebih lanjut di wilayah Delta Sungai Pearl. Menurut dia, Hong Kong, Makau, dan Guangdong dapat menjadi pusat teknologi multicity seperti San Fransisco Bay di Amerika Serikat (AS). Pada Juni lalu, Ma menyarankan, pejabat imigrasi dan bea cukai Cina serta Hong Kong dapat saling berbagi lokasi.
Hong Kong dan Makau telah mempertahankan kebijakan imigrasi mereka sejak serah terima Inggris dan Portugis pada 1997 dan 1999. Sejak saat itu, mereka memiliki kebijakan perbatasan masing-masing.
Ma menjelaskan, beberapa warga Hong Kong khawatir akan kebanjiran tenaga kerja dari Cina Daratan jika sistem single ID ini diterapkan. Sementara, kendala lainnya yakni standardisasi pajak. Menurut dia, kendala-kendala tersebut masih bisa diatasi.
Ma mengusulkan insentif pajak untuk menarik investasi di dua daerah, yakni area Delta Sungai Pearl, Qianhai, dan Hengqin. "Sedikit sulit untuk memecahkan masalah tersebut untuk saat ini. Jika kita melihat insentif pajak maka nantinya akan timbul banyak pertanyaan dan kami sedang memikirkan masalah ini," kata Ma.
Tak hanya itu, Ma juga mengusulkan kebijakan untuk meningkatkan keamanan layanan keuangan daring. Dia juga menganjurkan mekanisme yang akan melindungi penduduk di bawah umur dari bahaya internet.
