EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, insentif tax holiday yang diberikan oleh pemerintah perlu diikuti dengan kebijakan lain yang mendorong investasi. Enny mengaku, insentif fiskal adalah hal yang dapat memikat investor. Akan tetapi, menurutnya, persoalan kemudahan memulai usaha di Indonesia masih perlu dibenahi.
"Yang namanya insentif pasti menarik tapi yang jadi pertanyaan seberapa efektif untuk bisa meningkatkan investasi," ujar Enny di Kampus UI Salemba, Jakarta pada Selasa (3/4).
Enny menjelaskan, salah satu tantangan kemudahan investasi di Indonesia adalah pada tahapan memulai usaha. Hal itu terkait dengan perizinan dan ketersediaan infrastruktur pendukungnya. "Sementara, tax holiday itu kan diberikan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Keringanan pajak itu baru bisa dinikmati ketika investasi sudah berjalan. Tapi yang banyak dikeluhkan justru memulai usahanya," ujar Enny.
Ia mengakui saat ini peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia terus membaik hingga mencapai peringkat ke-72 tahun lalu. Meski begitu, menurutnya peringkat tersebut tidak mewakili kondisi kemudahan investasi di berbagai daerah lain di Indonesia. "Sekalipun peringkat EoDB kita membaik tapi itu kan hanya di dua kota sampel saja (Jakarta dan Surabaya). Di daerah lain belum banyak perubahan," katanya.
Selain itu, menurut Enny, pemerintah harus melakukan kalkulasi cermat. Ini karena konsekuensi dari tax holiday akan memunculkan potensi kehilangan pajak. "Tax holiday harus diberikan kepada sektor-sektor yang benar-benar memiliki nilai tambah pada perekonomian," ujar Enny.
Menurut Enny, investasi yang memiliki nilai tambah besar dan efek berkelanjutan besar terhadap perekonomian perlu didukung. "Apapun itu kasih yang mereka butuhkan baik itu tax holiday, tax allowance, insentif non fiskal. Sepanjang memang hitung-hitungan kontribusinya kepada ekonomi lebih besar dari gula-gula (insentif) yang diberikan," kata Enny.
