EKBIS.CO, JAKARTA -- mengukuhkan Pengurus DPP Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan (Asosiasi SPAMS Perdesaan) periode 2018 – 2023 di Jakarta, Rabu (4/7).
Dalam sambutan sekaligus arahannya, Sri Hartoyo mengingatkan perlunya memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya air minum dan cara pengelolaan yang baik. “Maksud yang baik belum tentu diterima masyarakat, karenanya perlu dilakukan sosialisasi lebih dulu kepada masyarakat,” kata Sri Hartoyo dalam rilis Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang diterima Republika.co.id, Kamis (5/7).
Ia menambahkan, masyarakat tidak hanya diberikan pelayanan air minum, namun juga harus dibarengi dengan pelayanan sanitasi yang layak. Begitu pentingnya pelayanan dasar berupa air minum dan sanitasi yang akan berdampak kepada kesehatan lingkungan.
Indonesia, kata Sri Hartoyo, masih menghadapi masalah sanitasi baik di perkotaan lebih-lebih di perdesaan. “Ke depan masalah akan semakin berat dan kompleks seiring dengan pertambahan jumlah penduduk sehingga lingkungan permukiman semakin padat dan komplek. Hal tersebut bisa menimbulkan polusi, pencemaran lingkungan, air menjadi tercemar bakteri coli dari tinja manusia, sehingga dapat menimbulkan bebagai penyakit yang dapat mempengarihi kesehatan manusia,” paparnya.
Menyinggung masalah stunting (pertumbuhan manusia secara kerdil), dirjen mengatakan, stunting tidak hanya disebabkan buruknya pasokan air bersih dan sanitasi, namun juga karena masalah gizi, pendidikan, dan masalah-masalah lainnya. Pamsimas dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting dengan memastkan tersedianya layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak.
“Karenanya, kontribusi sekecil apapun melalui program Pamsimas dalam menyediaan air minum dan sanitasi, akan sangat penting dan mulia,” ucap Sri Hartoyo.
Ia mengakui, mengurusi masalah air minum dan sanitasi untuk masyarakat kecil berpenghasilan rendah seperti yang dilakukan Pamsimas, bukanlah perkara mudah, sungguh sangat susah. “Betapa mulianya yang telah dilakukan Pamsimas, dari langkah kecil di tingkat desa akan memberikan kontribusi dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia secara nasional, setidaknya dari aspek kesehatan,” ujarnya.
Pamsimas melengkapi peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tidak dapat menjangkau layanan hingga ke pelosok desa. Kombinasi antara pelayanan yang diberikan PDAM dan Pamsimas merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi. “Jangan sampai ada konflik antara PDAM dan Pamsimas, karena ujungnya adalah penyediaan air minum yang layak dan terjangkau masyarakat,” pesan Sri Hartoyo.
Tidak hanya masalah sanitasi, penanganan sampah dan drainase lingkungan perlu mendapat perhatian. Drainase lingkungan yang buruk akan mengakibatkan genangan air ketika hujan, sehingga berpengaruh pada kesehatan lingkungan. “Masyarakat akan tumbuh secara sehat pada lingkungan permukiman yang sehat,” tuturnya.
Diharapkan para pengelola asosiasi mampu menjadi mediator antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi), dan pihak lainnya sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasar air minum aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan.
“Tingkat kesehatan masyarakat Indonesia akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat akan berpengaruh secara langsung kepada kemajuan bangsa,” ucap Sri Hartoyo.
Sebelumnya Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PS-PAM) DJCK Kementerian PUPR, Muhammad Sundoro melaporkan, Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan dibentuk pada tahun 2013. Saat ini telah terbentuk 226 asosiasi tingkat kabupaten, delapan asosiasi tingkat provinsi, dan lebih dari 16.000 Kelompok Pengelola SPAMS (KP-SPAMS) di tingkat desa.
KP-SPAMS adalah kelembagaan yang dibentuk masyarakat untuk mengelola operasi dan pemeliharaan dari sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dibangun melalui program Pamsimas. “Program Pamsimas dilaksanakan sejak 2008, saat ini memasuki tahap ketiga dengan target 15.000 desa hingga 2020 serta mengelola keberlanjutan program di 27.000 desa Pamsimas yang tersebar di 392 kabupaten/11 kota dari 33 provinsi,” kata Muhammad Sundoro.
Ia menambahkan, pada 22-25 Mei lalu telah dilakukan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan di Semarang untuk memilih pengurus baru. Selain berhasil memilih ketua umum yang baru, Sidang Formatur berhasil menyusun kepengurusan DPP secara lengkap beranggotakan 29 orang. DPP Asosiasi dipimpin oleh Marsono (ketua umum), Silvanus (sekretaris umum), Rokhali (bendahara umum), dan dibantu anggota bidang serta koordinator wilayah.
