EKBIS.CO, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDDT) Anwar Sanusi mengajak pemangku kepentingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Jayawijaya, Papua, untuk mencari unit usaha yang tepat di daerah itu. Pada Jumat (24/8), Anwar menerima kunjungan pemangku kepentingan se-Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya kini telah memiliki sebanyak 154 BUMDes dari 328 desa.
"Namanya BUMDes adalah usaha bersama, yang mana keputusan terpenting ada pada musyawarah kampung. Setelah didirikan, kita memikirkan bagaimana agar bisa berkembang, tidak sekadar berdiri saja. Cari unit usaha yang tepat," ujar Anwar Sanusi.
Anwar mengingatkan bahwa keseluruhan BUMDes yang baru berdiri tahun 2018 tersebut tak boleh hanya sebagai papan nama. Meski baru berdiri, ia mengajak seluruh BUMDes untuk memulai aktivitas usahanya.
"Dana desa bisa digunakan untuk pengembangan BUMDes. Tinggal kita pikirkan mau usaha apa. Kami tidak ingin semangat BUMDes yang sudah didirikan tapi tidak ada kegiatan. Jangan," ucap dia.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut dia, Kemendes PDTT akan memberikan pendampingan dan pengarahan kepada seluruh BUMDes se-Jayawijaya. "Dalam waktu dekat, pengarahan akan dilakukan melalui forum pelatihan yang rencananya akan digelar di Balai Latihan Masyarakat di Papua. Namanya menarik, yakni akademi desa. Nanti (pelatihan) akan kita jadwalkan," katanya.
Ia berharap keseriusan dalam mengembangkan BUMDes akan membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung di Papua, khususnya Kabupaten Jayawijaya. Terlebih, katanya, Kabupaten Jayawijaya memiliki potensi keindahan alam yang luar biasa.
"Saya sudah mendengar keelokan dan kecantikan alam Jayawijaya. Jayawijaya adalah tempat seperti secuil tanah surga yang diturunkan di muka bumi. Jadi sangat luar biasa," ucap dia kagum.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid mengatakan akan terus mengawal keaktifan BUMDes se-Jayawijaya. Terkait pemilihan jenis usaha, menurutnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi desa masing-masing.
"Tunjukkan prestasi. Mana BUMDes yang prestasinya bagus akan dibantu. Unit usaha tidak perlu terlalu banyak, satu atau dua usaha sudah cukup. Yang penting serius dan sesuai," kata Taufik.
