EKBIS.CO,  JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 sebesar 1,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan proyeksi defisit pada APBN 2018 sebesar 2,12 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, penurunan proyeksi defisit sudah terjadi sejak tiga tahun belakang. Nilai tertinggi terjadi pada 2015 yakni 2,59 persen dari PDB yang terus menurun di tahun-tahun berikutnya. "Untuk tahun ini, outlook kami 2,12 persen yang kemudian akan kami turunkan lagi di tahun depan," ujarnya dalam rapat di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Kamis (20/9).

Menurut Suahasil, kebijakan fiskal Indonesia masih bersifat ekspansif. Artinya, pemerintah masih akan membelanjakan lebih besar dibanding yang diterima negara. Oleh karena itu, defisit dalam anggaran tetap diprediksi dengan nilai yang ditargetkan akan terus menurun sampai bisa menyentuh nilai positif.

Secara nominal, defisist juga pasti mengalami penurunan, sehingga tahun depan menjadi Rp 297,1 trilun. Suahasil menuturkan, penurunan ini akan membuat APBN menjadi lebih kuat. Dengan defisit yang lebih rendah juga, pemerintah dapat mendorong keseimbangan primer menuju positif atau mendekati nol.

Dari data Kemenkeu, keseimbangan primer negara yang paling besar defisitnya terjadi pada 2015 dengan besaran Rp 142,5 triliun. Nilai tersebut diturunkan terus sampai tahun 2018 diperkirakan keseimbangan primer defisit Rp 64 triliun. "Tahun depan, kami targetkan tinggal Rp 27 triliun," tutur Suahasil.

Dengan nilai defisit yang terus menurun, keseimbangan primer di atas nol atau surplus diperkirakan bisa terjadi pada tahun depan atau saat membicarakan RAPBN 2020. Suahasil mengatakan, RAPBN 2020 menajdi RAPBN pertama untuk presiden periode berikutnya.

Pembahasan defisit ini menjadi salah satu agenda dalam rapat kerja dengan tim panitia kerja (panja) dengan topik pemabahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2019. Pimpinan Rapat Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan, ini adalah hari ketiga pembahasan asumsi. "Jadwalnya, PNBP Kementerian/ Lembaga dan BLU, defisit dan pembiayaan," ujarnya.

Apabila rapat panja sudah menghasilkan sebuah kesepakatan, Said menambahkan, rapat kerja mengenai postur RAPBN 2019 sudah dapat dilakukan pada Senin pekan depan. Rapat ini akan dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.