EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya mendorong pemerataan infrastruktur dan ekonomi di Indonesia melalui akselerasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa. Pada tahun 2019, ditargetkan sebanyak 18 kawasan industri di luar Jawa sudah dapat beroperasi. Saat ini, delapan di antaranya sudah dalam tahap konstruksi dan 10 masih tahap perencanaan.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Kawasan itu berada di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN. "Pengembangan kawasan industri menjadi perhatian utama pemerintah karena mampu mewujudkan perekonomian yang inklusif," tutur Airlangga dalam rilis yang diterima Republika, Senin (17/12).
Delapan kawasan industri yang sedang dalam tahap konstruksi adalah di Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton, Landak, Maloy, Tanah Kuning, dan Bitung. Sementara itu, 10 kawasan industri yang masih tahap perencanaan adalah di Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli dan Teluk Bintuni.
Airlangga mengatakan, pembangunan 18 kawasan industri di luar Jawa ini akan berdampak positif terhadap sektor industri pengolahan nonmigas. "Diproyeksikan, akan terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas di luar Jawa sebesar 60 persen dibanding dengan di Jawa," ucapnya.
Airlangga menjelaskan, kawasan industri di Jawa dan luar Jawa akan memiliki fokus berbeda. Untuk di Jawa, kawasan industri memiliki prioritas terhadap pengembangan jenis industri tertentu, sedangkan pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa diarahkan pada industri berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral.
Misalnya, di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung akan menjadi klaster pengembangan industri berbasis agro dan aluminium karena di sana ada Inalum dan industri pengolah Crude Palm Oil (CPO). Ini juga merupakan langkah Kemenperin memacu hilirisasi industri. "Seperti Inalum sudah memproduksi aluminium alloy yang bisa digunakan sektor otomotif untuk blok mesin," kata Airlangga.
Upaya strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga dapat mensubstitusi produk impor. Selain itu, akselerasi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan devisa dari hasil ekspor, dan melengkapi rantai pasok manufaktur di Indonesia sekaligus mampu memperdalam struktur industri.
Upaya ini salah satunya sudah diterapkan di Marowali. Di sana, pemerintah sudah melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel yang mampu meningkatkan nilai tambah. Sementara nickel ore dijual sekitar 40-60 dolar AS, ketika diolah menjadi stainless steel harganya menjadi lebih dari 2000 dolar AS.
Menurut Airlangga, dari prose hilirisasi tersebut, industri sudah mampu ekspor dari Morowali senilai 4 miliar dolar AS. "Baik itu hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerika Serikat dan Cina," tuturnya.
Airlangga menambahkan, pembangunan kawasan industri diyakini dapat meningkatkan nilai investasi di Indonesia. Bahkan, dengan berdirinya pabrik akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Ini salah satu bukti dari multiplier effect aktivitas industrialisasi.
Hingga November 2018, realisasi investasi sektor industri mencapai Rp 70,8 triliun atau 27,72 persen dari seluruh penanaman modal di Indonesia. Sementara, pada semester I-2018, jumlah tenaga kerja di sektor industri sudah menembus angka 17,92 juta orang.
Airlangga menjelaskan, pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), sudah ada beberapa tambahan investasi di klaster Cilegon. Misalnya, Posco dan Krakatau Steel sebesar 3 miliar dolar AS dan beberapa minggu lalu Lotte melakukan ground breaking senilai 3,5 miliar dolar AS.
Menurut Airlangga, investasi itu diharapkan dapat memberikan efek kepercayaan diri kepada investor lain karena dilakukan menjelang tahun politik. "Artinya, investor tidak perlu lagi menunggu, bahwa kondisi ekonomi dan politik Indonesia dinilai stabil," ucapnya.
Di samping itu, Airlangga menyampaikan, pihaknya bertekad memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri. Upaya ini guna memudahkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan zaman sekarang, terutama dengan adanya perkembangan teknologi industri 4.0.
Pemerintah telah memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Logam di Morowali dan Politeknik Industri Kimia di Cilegon. Langkah membangun kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0 serta program prioritas pemerintah pada tahun depan yang akan melaksanakan secara masif kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Tidak hanya kawasan industri, pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) juga terus didorong. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Olvy Andrianita mengatakan, pemerintah terus berupaya membangun konektivitas nasional dengan cara membangun Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional lebih banyak di luar Jawa. Ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Olvy mengatakna, konektivitas merupakan modal membangun transformasi ekonomi bangsa ke arah yang lebih baik. "KEK dibangun dan dikembangkan untuk memfasilitasi dan mendukung kemudahan pembangunan industri yang tidak hanya sebatas untuk merakit barang, tetapi menjadikan industri Indonesia bagian dari rantai pasok global," ujarnya.
Sampai dengan November 2018, telah ditetapkan 12 KEK dari ujung kawasan barat Indonesia yaitu KEK Arun Lhokseumawe, hingga kawasan timur, yaitu KEK Sorong. Sebanyak delapan KEK bertemakan industri dan empat lainnya bertema pariwisata.
KEK Galang Batang menjadi KEK ke-5 yang diresmikan setelah empat KEK yang telah diresmikan lebih dulu, yaitu KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Mandalika, dan KEK Palu. Tiga KEK lainnya akan segera menyusul diresmikan yaitu KEK Arun Lhokseumawe yang ditargetkan pada akhir Desember 2018. Sementara itu, KEK Bitung dan Morotai yang ditargetkan pada awal 2019.
Olvy menambahkan, fasilitas perizinan baik di KEK maupun dunia bisnis lainnya dapat menggunakan Online Single Submission dan Inatrade. "Semua ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia," katanya.
