Direktur Marketing Retail Pertamina, Mas'ud Khamid menjelaskan program ini bermaksud bahwa satu desa paling tidak ada satu outlet penjual elpiji. Jumlah berapa yang dijualpun mengikuti kebutuhan dan jumlah KK dari desa tersebut.

"Jadi kami itu ada konsep, satu desa itu harus ada satu outlet," ujar Mas'ud di DPR RI, Selasa (14/5).

Mas'ud menjelaskan hal ini dilakukan selain untuk mengantisipasi kelangkaan juga untuk bisa meratakan distribusi sehingga semua desa mendapatkan suplai yang cukup. "Biar nggak ada desa yang nggak ada outlet. Dan supaya tidak ada dominasi Kalau mendominasi kan kalau dia nggak jualan, ada yang kolaps. Nah ini biar pemerataan distribusi. Secara volume sih nggak nambah," ujar Mas'ud.

Ia menjelaskan sebenarnya selama ini jumlah outlet atau pangkalan elpiji yang ada jumlahnya 165 ribu pangkalan. Hanya saja, pangkalan ini tidak menyebar secara merata sehingga kerap terjadi keluhan di satu desa tidak ada elpiji tiga kilogram, sedangkan di desa sebelah berlimpah.

"Ya itu masalahnya, ada satu desa ada lima pangkalan. Tapi ada juga satu desa nggak punya pangkalan elpiji. 165 ribu itu, tapi nggak rata. Makanya kan itu lagi diberesin," ujar Mas'ud.

Ia juga menjelaskan para pangkalan ini juga diimbau untuk tidak hanya menjual elpiji tiga kilogram saja, tetapi juga menjual elpiji yang non subsidi. Harapannya, masyarakat juga bisa beralih dari penggunaan elpiji subsidi ke elpiji reguler.

"Kami juga minta buat mereka jual juga yang non subsidi kan. Jadi kedepan, setiap pengajuan tiga kg, kita tawarkan juga yang non tiga kg, jadi non PSO, ada dimana-mana," ujar Mas'ud.