EKBIS.CO, INDRAMAYU -- Stok garam milik petambak di Jabar yang menumpuk sejak beberapa bulan terakhir, hingga kini masih terjadi. Hal itu akibat masih rendahnya penyerapan oleh pasar yang tak sebanding dengan tingginya produksi garam yang dihasilkan petambak.
Ketua Asosiasi Petani Garam Jawa Barat, M Taufik, menyebutkan, hingga saat ini garam yang menumpuk di Jawa Barat ada sekitar 50 ribu ton. Stok itu menumpuk karena belum terserap oleh pasar.
"Kendalanya karena belum ada pembelinya," ujar Taufik, Ahad (25/8).
Taufik menyebutkan, harga garam di tingkat petambak masih cukup rendah, yakni di kisaran Rp 300 per kilogram. Dia berharap garam milik petambak bisa secepatnya terserap oleh pasar.
Kedepan, Taufik juga meminta ada kebijakan proteksi terhadap petambak garam lokal. Dia berharap adanya kebijakan penyerapan garam lokal oleh industri.
Sementara itu, salah seorang petambak garam asal Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Robedi, menyebutkan, stok garam yang menumpuk di gudangnya saat ini sudah mencapai 100 ton. Menurutnya, stok tersebut akan semakin bertambah karena panen garam saat ini masih terus berlangsung.
"Sepi pembeli," keluh Robedi.
Robedi menyebutkan, harga garam di tingkat petambak hanya di kisaran Rp 300 per kilogram. Harga tersebut sebenarnya murah. Namun, pembeli tetap tak kunjung datang.
Robedi berharap, pemerintah segera turun tangan membantu nasib petambak garam lokal agar garam milik mereka bisa segera laku. Selain itu, dia juga meminta agar ada standarisasi harga untuk garam lokal. Idealnya, harga garam di tingkat petambak minimal Rp 500 per kilogram agar petambak bisa merasakan keuntungan.
Petambak lainnya, Ali Mustadi, mengatakan, stok garam di gudangnya malah masih mencapai 1.000 ton. Dia menyatakan, pemerintah semestinya bisa mengarahkan para importir untuk juga menyerap garam lokal.
"Jangan sebaliknya, malah mengimpor garam di saat petambak sedang panen," tukas Ali.
Ali menegaskan, tidak alergi terhadap kebijakan impor garam. Namun, dia meminta agar pemerintah bersikap bijaksana dengan membuat kebijakan yang berpihak pada nasib petambak lokal.
"Pemerintah harus mengatur alur sirkulasi garam impor supaya petambak lokal juga bisa menikmati keuntungan dari produksi garam," ujar Ali.
