Ahad 03 Nov 2019 18:43 WIB

Digitalisasi Pelayanan Tol Laut, Kemenhub Gandeng Go-Jek

Digitalisasi Pelayanan Tol Laut, Kemenhub Gandeng Go-Jek

Rep: wartaekonomi.co.id/ Red: wartaekonomi.co.id
Digitalisasi Pelayanan Tol Laut, Kemenhub Gandeng Go-Jek. (FOTO: Aji Styawan)
Digitalisasi Pelayanan Tol Laut, Kemenhub Gandeng Go-Jek. (FOTO: Aji Styawan)

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -- Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan meningkatkan layanan tol laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko mengatakan akan menggandeng Go-Jek untuk memberikan digitalisasi pelayanan tol laut.

Dia menjelaskan kerja sama dengan Go-Jek untuk mempermudah proses pemesanan kontainer secara transparan dalam pelaksanaan tol laut. “Ini dapat membagi muatan secara adil kepada shipper yang ada di daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan,” kata Wisnu, Minggu (3/11/2019).

Wisnu mengharapkan platform digital tersebut diharapkan memberikan peluang yang lebih mudah. Sebab, kata dia, masyarakat Indonesia saat ini juga sudah mulai terbiasa  menggunakan aplikasi seperti Go-Jek untuk berbagai pemesanan transportasi.

Baca Juga: Siap-Siap, Go-Jek Bakal Melantai di Bursa

Wisnu menegaskan Kemenhub bersama dengan seluruh stakeholder dan shipper consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan. “Ini juga termasuk dengan pengawasan disparitas harga barang,” ujar Wisnu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung mengenai praktik monopoli program tol laut. Jokowi mengharapkan untuk selanjutnya dapat menemukan solusi untuk dalam transparansi penggunaan tol laut.

Sementara, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui adanya monopoli operasional tol laut. Budi mengatakan pemerintah mensinyalir terjadi pengusaan barang secara berlebihan dalam operasional tol laut di Maluku.

Baca Juga: Kemenhub Upayakan Program Tol Laut di NTT Lebih Optimal

Kan ini menjadi hukum pasar kalau ada potensi ekonomi maka suatu pihak akan menguasai, kami akan tata kembali,” kata Budi di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Budi mengatakan bupati di Maluku sudah melaporkan hal tersebut kepada presiden Joko Widodo. Sebab, dengan adanya monopoli tersebut masyarakat di Maluku tidak mendapatkan harga barang dari tol laut seperti sebelumnya.

Untuk itu, Budi memastikan pemerintah akan menata kembali agar monopoli tol laut tidak terjadi. “Saya sudah koordinasi dengan Kapolda Maluku untuk mencari pihak-pihak yang menguasai itu,” ujar Budi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement