EKBIS.CO, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan segera mencairkan bantuan sosial (bansos) agar mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Ia menyebutkan, pencairan dilakukan pada Januari atau setidaknya pada kuartal pertama 2020.
Sri menyebutkan, bansos yang siap dicairkan itu terdiri dari berbagai bentuk program. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera atau rastra dan Dana Desa. "Pencairannya dibuat lebih cepat untuk menahan perlemahan ekonomi global," ujarnya ketika ditemui usai Pembukaan Perdagangan 2020 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1).
Kebijakan tersebut sudah diputuskan dalam sidang kabinet seiring dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sri menjelaskan, Presiden meminta kepada semua kementerian untuk menggunakan instrumen fiskalnya segera pada awal tahun, termasuk dari sisi bansos.
Pencairan bansos pada awal tahun diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga yang diketahui memegang peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disokong dari konsumsi masyarakat.
Sri menuturkan, kebijakan ini dinilai dapat membantu menahan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran lima persen. Khususnya di tengah perlambatan ekonomi global yang masih berlangsung sampai saat ini.
"Ini tantangan tidak mudah, melihat proyeksi ekonomi dunia yang sepenuhnya belum pulih," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Pada 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran bansos sebesar Rp 102,9 triliun. Nilai tersebut meningkat 3,3 persen dari outlook realisasi anggaran bansos pada APBN 2019, yaitu Rp 99,6 triliun.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai, kebijakan percepatan pencairan bansos tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi untuk membantu pemerintah mencapai target 5,3 persen pada 2020.
Rencana percepatan itu, disebutkan Rusli, hanya menggeser timeline agar daya beli masyarakat dapat terjaga hingga Lebaran pada Mei. Selama ini, Lebaran menjadi momentum yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi selama satu tahun. "Ini sebenarnya lebih mengakali, sehingga konsumsi rumah tangga nantinya ya business as usual," tuturnya saat dihubungi Republika, Kamis.
Di sisi lain, Rusli menambahkan, percepatan bansos juga tidak berdampak signifikan karena sudah terkompensasi dengan kenaikan sejumlah iuran. Di antaranya, iuran BPJS Kesehatan dan kenaikan tarif tol.
Alih-alih mendorong konsumsi dengan percepatan bansos, Rusli menganjurkan pemerintah fokus memperbaiki kinerja ekspor dan investasi. Upaya ini akan memberikan multiplier effect lebih tinggi dibandingkan hanya mengejar pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Rusli menjelaskan, bansos akan memberikan uang tunai kepada masyarakat kelas tertentu dengan efek perputaran uang yang terbatas. Dampaknya hanya menjaga daya beli semata. Berbeda halnya dengan investasi dan ekspor yang mampu menciptakan lapangan kerja maupun meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, Rusli menjelaskan, masih banyak perbenahan yang harus dilakukan pemerintah untuk program bansos. Salah satunya integrasi program antar kementerian dan lembaga (K/L) untuk menjaga keberlanjutan pengentasan kemiskinan.
Rusli memberikan contoh, anak penerima PKH dapat diberdayakan di badan usaha milik desa (bumdes) melalui program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). "Jadi, bisa berlanjut efeknya, tidak sebatas memberikan uang," katanya.
