EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memberikan paket ekonomi bagi sektor riil untuk mendorong kegiatan produksi mereka di tengah tekanan penyebaran virus corona. Stimulus ini diharapkan dapat menahan dampak negatif dari virus yang berasal dari Cina tersebut.
Tapi, Sri belum dapat menyebutkan isi paket secara detail. Ia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih harus berkoordinasi dengan melihat kinerja perusahaan.
"Nanti, kita akan melihat, sehingga tidak terkena terlalu besar," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (2/3).
Sri mengatakan, pemerintah juga akan memberikan ruang napas bagi perusahaan yang memang sudah terkena imbas akibat corona. Misalnya, Bank Indonesia (BI) melakukan seluruh kebijakan mengenai Giro Wajib Minimum, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbicara mengenai kolektibilitas.
Paket ekonomi sektor riil juga akan dikoordinasikan dulu dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
Salah satu isi paket yang disebutkan Sri hanya mengenai kemudahan impor untuk sejumlah perusahaan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu sudah mengidentifikasi 500 importir yang berkontribusi 40 persen dari total impor dan memiliki reputasi baik untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
Sejak virus corona semakin menyebar, kinerja produksi di Cina diketahui mengalami penurunan. Dampaknya, importir bahan baku dari Cina seperti industri di Indonesia akan kesulitan mencari bahan baku.
Untuk mereka, Sri mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi langkah-langkah penyederhanaan dari sisi perizinan sehingga dapat lebih cepat menerima bahan baku dari Cina. "Saat RRT (re: Cina) sudah melakukan lagi produksinya, segera bisa dilakukan (proses impor)," katanya.
Ke depannya, Sri juga membuka kemungkinan adanya insentif pajak agar perusahaan yang mengalami tekanan besar dapat sedikit menghela nafas. Kebijakan serupa sempat diberikan saat krisis ekonomi pada 2008-2009.
Sri memastikan, pemerintah terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap dampak virus corona terhadap Indonesia, terutama dari sisi ekonomi. Terlebih dengan adanya dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif corona.
Kemenkeu masih menunggu data dan langkah dari Kementerian Kesehatan untuk penanganan pasien positif corona tersebut. "Kalau mereka ada kebutuhan dana, pasti akan disampaikan," tutur Sri.
