Rabu 11 Mar 2020 07:52 WIB

Proyek Pengendalian Banjir Dikerjasamakan dengan Belanda

Proyek itu yakni Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN).

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan Raja Belanda Willem Alexander (kedua kiri) didampingi Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti seusai memberikan pernyataan pers dalam kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020). (Antara/Sigid Kurniawan)
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan Raja Belanda Willem Alexander (kedua kiri) didampingi Ratu Maxima Zorreguieta Cerruti seusai memberikan pernyataan pers dalam kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020). (Antara/Sigid Kurniawan)

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sudah menerima kunjungan Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda Cora Van Nieuwenhuizen-Wijibenga kemarin (10/3). Dari sejumlah kerja sama yang dilakukan, Basuki memastikan proyek pengendalian banjir masih dikerjasamakan dengan Belanda.

Proyek pengendalian bajir tersebut yakni Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). "Kita teruskan 9proyek kerja samanya) kan ada Belanda dan Korea untuk melaksanakan NCICD," kata Basuki di Gedung Kementerian PUPR, Selasa (10/3).

Dia memeastikan sudah sudah menjelaskan proyek tersebut kepada pihak Belanda bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Basuki mengatakan dengan proyek tersebut akan ada perbaikan lingkungan Jakarta dengan menghentikan pengambilan air dengan membangun tanggul darurat pantai utara.

"Kalau sudah bisa kita setop air tanahnya. Kalau belum bisa setop, baru buat tanggul di luar. Kalau sudah setop ga perlu bangun tanggul di luar," ungkap Basuki.

Pengerjaan tersebut menurutnya akan dibarengi dengan pembangunan sanitasi di 13 sungai yang menuju ke laut. Jika hal tersebut tidak dilakukan, Basuki mengatakan muara Jakarta bisa menjadi toilet raksasa.

"Untuk itu, Belanda untuk managementnya. Kalau Korea untuk teknisnya. Belanda untuk financing nya tidak mungkin pemerintah (Indonesia) semua. Semua ini sedang dieksplor Belanda," jelas Basuki.

Sebelumnya, kontrak kerja sama atau MoU antara Indonesia dengan Belanda mengenai penanganan air trelah selesai pada 8 Maret 2020. Untuk melanjutkan kemitraan tersebut, Kementerian PUPR menandatangani letter of intent kemarin (10/3) dengan Pemerintah Belanda sebelum memperpanjang MoU.

Selain proyek pengendalian banjir di Jakarta, proyek yang saat ini tengah dikerjakan dengan Belanda juga ada di Jawa bagian utara, terutama Semarang. Selain ity juga akan membuat setudi kelayakan mengenai kualitas air di Solo untuk kerajinan batik. Rahayu Subekti

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement