EKBIS.CO, AMBON -- Kementerian Pertanian (Kementan) ikut berperan dalam menurunkan angka stunting khususnya di Provinsi Maluku melalui intervensi kegiatan penyediaan pangan dalam hal ini beras yang berkandungan unsur Zn yang tinggi. Data Dinas Pertanian Provinsi Maluku mencatat melalui dukungan dana APBN dalam Tahun Anggaran 2020, akan dikembangkan padi biofertifikasi seluas 450 hektare di Kabupaten Maluku Tengah.
"Pengembangan padi biofertifikasi dalam hal ini varietas Inpari IR Nutri Zinc diawali dengan penyediaan benih sebanyak 11,25 ton oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Jadi Maluku siap tangani stunting salah satunya melalui pengembangan produksi benih padi," demikian dikatakan Kepala BPSBB Provinsi Maluku, Dahlia Syahrudin di Ambon, Selasa (28/4), dalam siaran persnya.
Dahlia menerangkan penangkar-produsen benih yang berjumlah lebih kurang 120 orang sebenarnya mampu menyediakan benih untuk kebutuhan program pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan termasuk pengembangan padi biofertifikasi. “Supaya benih tersedia, hendaknya direncanakan benih sumber dan penangkarannya empat bulan sebelum musim tanam berikutnya,” ujarnya.
Lebih lanjut Dahlia mengaku telah berkoordinasi dengan Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Maluku sebagai unsur Badan Litbang Kementan di daerah untuk mempersiapkan kebutuhan benih padi tersebut. Yakni dengan melakukan penangkaran seluas empat hektare, masing-masing di Kabupaten Maluku Tengah seluas tiga hektare dan Kabupaten Seram Bagian Timur seluas satu hektare.
“Dua Kabupaten ini dipilih selain karena angka stunting di daerah tersebut tinggi, namun juga karena kesesuaian lahan dan kesediaan penangkar,” terangnya.
Terpisah, Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan, Kementan, Bambang Sugiharto menyebutkan sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk fokus dalam penyediaan pangan untuk daerah rawan pangan, kegiatan pengembangan padi biofortifikasi akan dilaksanakan di kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi. Sembilan provinsi tersebut adalah Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTB, Gorontalo, Maluku dan Papua.
"Sesuai arahan Dirjen Tanaman Pangan Suwandi bahwa Kementan perlu memperhatikan ketersediaan benih sumber, terlebih hingga saat ini hanya ada satu varietas padi yang tersedia untuk mendukung penurunan angka stunting, yaitu varietas Inpari IR Nutri Zinc," sebutnya.
"Menindaklanjuti hal tersebut kami lakukan workshop penyediaan dan pemanfaatan benih padi biofortifikasi. Maksudnya supaya dapat menghubungkan antara sumber benih, penangkaran benih dan wilayah pengembangan,” sambung Bambang.
Sebagaimana diketahui bahwa varietas Inpari IR Nutri Zinc ini telah dilepas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melalui Surat Keputusan Nomor: 168/HK.540/C/01/2019. Padi ini cocok di tanam di lahan sawah irigasi pada ketinggian 0-600 dpl.
Laporan dari Pengawas Benih Tanaman di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur, proses penangkaran benih sampai dengan Minggu kedua bulan April 2020 sudah memasuki tahapan pemeriksaan lapangan pendahuluan. Selanjutnya Pengawas benih Tanaman bekerjasama dengan Petugas Lapangan lainnya yang tergabung dalam kostratani akan melakukan pendampingan sesuai tupoksi masing-masing sehingga program penyediaan benih padi ini dapat tercapai.
Sarmun, salah seorang produsen yang melaksanakan penangkaran benih ini sangat menyambut baik kepercayaan yang diberikan. Ia mengaku bangga dilibatkan dalam usaha memperbaiki kualitas gizi masyarakat dan akan mendukung sesuai kemampuannya.
"Dengan demikian penyediaan benih untuk pengembangan biofertifikasi dapat terpenuhi dalam jumlah, kualitas, varietas, waktu, tempat dan harga,” ujarnya.
Jika diasumsikan produksi padi Gabah Kering Giling (GKG) dari pengembangan biofertifikasi seluas 450 hektare di Kabupaten Maluku Tengah mencapai 1,35 ton, maka program ini mampu menyediakan beras sebanyak 864,27 kilogram untuk kebutuhan penanganan stunting di daerah seribu pulau ini.
"Benih itu sumber kehidupan dan dari produsen benih itulah awal membangun pertanian yang tangguh," jelas Sarmun.
Perlu diketahui, di Provinsi Maluku berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi stunting mencapai angka 34 persen. Penurunan angka stunting menjadi masalah apabila penanganannya hanya melibatkan instansti tertentu. Pemerintah Daerah Maluku maupun Widya Murad Ismail selaku Duta Stunting Maluku telah berupaya sesuai kewenangannya untuk bersama sama instansi terkait menurunkan angka stunting di Provinsi yang mendapat julukan negeri raja-raja ini.
