Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, saat ini masih ada tumpang tindih perizinan pertambangan dengan kehutanan, kelautan, dan perindustrian.

"RUU Minerba ini perlu mengatur bentuk pengusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu dan pengaturan terkait penyesuaian keberlanjutan operasi kontrak menjadi izin," ujar Bambang dalam konferensi pers virtual, Rabu (29/4).

RUU minerba ini perlu menyesuaikan dengan UU No. 23/2014 tentang Pengelolaan Pertambangan. Kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari kabupaten atau kota ke provinsi dan pusat.

Dalam RUU Minerba ini diatur penghapusan luas minimum wilayah izin usaha pertambanhan (WIUP) eksplorasi. "Penetapan wilayah pertambangan oleh menteri setelah ditentukan oleh gubernur," katanya.

RUU Minerba ini memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini dengan meningkatan kegiatan eksplorasi untuk mendorong peningkatan penemuan deposit minerba.

"Kita tahu saat ini sedikit sekali dilakukan eksplorasi. Dana eksplorasi dunia yang masuk ke Indonesia sangat kecil," tutur Bambang.