Dari klaster perlindungan sosial, beberapa di antaranya ditujukan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencapai Rp 36,71 triliun. Bansos sembako mencapai Rp 7,1 triliun dengan output 2,2 juta KPM, sementara kartu pra kerja sudah terealisasi Rp 19,98 triliun dengan output 5,6 juta orang.
Program ketiga, sektoral dan pemerintah daerah (pemda) telah tersalurkan Rp 66,59 triliun dari total pagu sebesar Rp 67,86 triliun. Sri menjelaskan, ini ditujukan untuk mendukung pemda maupun Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam proses pemulihan ekonomi. Khususnya adalah pemberian hibah kepada Pemda untuk pemulihan sektor pariwisata.
Untuk dukungan UMKM, Kemenkeu mencatat, realisasinya sudah mencapai Rp 112,44 triliun, dari total pagu Rp 116,31 triliun. Sri menjelaskan, dukungan ini ditujukan untuk menopang permodalan dan cash flow UMKM pada masa pandemi, termasuk bantuan permodalan melalui perbankan maupun secara langsung.
Untuk klaster insentif usaha, tingkat realisasinya sudah mencapai Rp 56,2 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun. Insentif ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat.
Sri menuturkan, insentif usaha perpajakan diberikan dalam berbagai bentuk agar masyarakat mampu di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi.
Terakhir, PEN pada sektor pembiayaan korporasi sudah mencapai Rp 60,73 triliun, atau sudah mencapai target dari pagu yang ditetapkan. Dukungan korporasi ini ditujukan melalui BUMN serta penjaminan modal kerja.
