Meski belum terealisasi, Sri Mulyani memastikan akan tetap berhati-hati melakukan pembiayaan investasi. Pemberian penyertaan modal negara (PMN) sejumlah BUMN tetap akan dilakukan secara prudent. 

Per 31 Januari 2021, defisit APBN sebesar  Rp 45,7 triliun atau melonjak 31,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 34,8 triliun. Angka defisit ini juga berasal dari tingginya realisasi belanja negara dibandingkan dengan penerimaan negara.

Pendapatan negara sebesar Rp 100,1 triliun yang bersumber dari penerimaan pajak Rp 68,5 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 12,5 triliun, PNBP Rp 19,1 triliun sedangkan hibah nol.

Kemudian belanja negara sebesar Rp 145,8 triliun yang terdiri dari belanja K/L Rp 48 triliun, belanja non K/L Rp 46 triliun. Kemudian transfer ke daerah Rp 50,3 triliun dan dana desa Rp 800 miliar.

Sementara Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menambahkan pemerintah akan menggunakan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) untuk mengurangi tekanan pembiayaan utang pada tahun ini. 

Adapun SiLPA yang akan digunakan sebesar Rp 80-100 triliun. Pemanfaatan SiLPA juga akan mengurangi target penerbitan SBN sebesar Rp 1.207,3 triliun sepanjang 2021. 

“Bahwa untuk mengurangi tekanan dan kondisi kas pasar SBN kita gunakan SiLPA sebesar Rp 80 triliun sampai 100 triliun, ini untuk kurangi pembiayaan utang pada 2021, khususnya mengurangi target penerbitan SBN,” ucapnya.