Wapres menjelaskan, transaksi digital Indonesia pada 2020 mencapai 44 miliar dolar AS setara 44 persen dari transaksi digital di Asia Tenggara. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 124 miliar dolar AS pada 2025.
Sementara Bank Indonesia mencatat, transaksi digital perbankan pada tahun 2020 mencapai Rp 2.774 triliun atau naik 13,91 persen. Karenanya, pemerintah memberikan dukungan tidak hanya dari sisi regulasi namun juga dukungan pengembangan infrastruktur untuk mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi digital dalam negeri.
"Baik oleh pemerintah maupun dukungan investasi swasta diantaranya melalui program konektivitas digital, seperti Palapa Ring, Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah (SATRIA), dan pembangunan Menara BTS (Base Transceiver System). Selain itu, Pemerintah saat ini juga tengah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital," ungkapnya.
Sementara, tantangan ketiga yang juga perlu dihadapi,kata Wapres, yakni sumber daya manusia. Sebab, Wapres menyebut Indonesia masih kekurangan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
"Ke depan, seiring ekonomi dan keuangan syariah yang terus berkembang, maka menciptakan SDM yang benar-benar ahli di bidang ini merupakan suatu kebutuhan," ungkap Wapres.
Karena itu, Wapres berharap peran perguruan tinggi dalam menciptakan SDM ekonomi dan keuangan syariah. Ia menilai pemenuhan kebutuhan SDM syariah dipenuhi dari SDM umum melalui berbagai pelatihan.
"Peran kampus sangat penting dalam melahirkan SDM yang handal di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Saya berharap, kurikulum yang dibuat dapat menyesuaikan kebutuhan industri ini," ungkapnya.
