Pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM agar pemulihan ekonomi dapat segera terwujud.  Selama pandemi, 40 persen dari pelaku usaha UMKM telah menggunakan jaringan marketplace atau memasarkan produknya secara online.  Ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong transformasi digital untuk mempercepat inklusi keuangan bagi pelaku usaha UMKM.  Data Bank Indonesia menunjukkan, proyeksi nilai transaksi melalui e-commerce bahkan diperkirakan melonjak hingga 39,1 persen menjadi Rp 390 Triliun di tahun ini.  Hal ini disambut baik oleh pelaku usaha yang tergabung dalam US ABC yang juga mendorong kolaborasi dalam berbagai bidang, seperti misalnya di bidang kesehatan melalui program vaksinasi, obat dan farmasi dan imunisasi, dan juga di bidang digital payment untuk e-commerce yang behubungan dengan kegiatan UMKM, dukungan kepada data center, aliran data, perasuransian dan peta jalan Indonesia. 

Pemerintah juga menyiapkan fasilitas infrastruktur pendukung untuk mempercepat transformasi digital melalui perluasan wilayah layanan 4G, pembangunan sejumlah data center di wilayah dan memulai proses implementasi teknologi 5G tahun depan.  “Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mempersiapkan talenta digital yang sangat dibutuhkan dalam persaingan bisnis di masa depan.  Kami memperkirakan dibutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam waktu 15 tahun mendatang,” ungkap Menko Airlangga.  Berdasarkan Compound Annual Growth Rate (CAGR), pasar data center  Indonesia mencapai 23 persen angka tertinggi untuk wilayah Asia Tenggara. 

Potensi ekonomi digital Indonesia bahkan diprediksi dapat meningkat 283 persen dari USD 44 Miliar di tahun 2020 menjadi USD 124 Miliar di tahun 2025.  Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2021 mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park di Pulau Batam yang diperuntukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia.  Nongsa Digital Park diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar Rp 16 Triliun atau USD 1,1 Miliar dan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 16.500 orang.  Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus, seperti insentif fiskal. 

Pemerintah juga membuka kesempatan kepada pelaku usaha agar terlibat dalam pengembangan korporasi agrobisnis melalui pengembangan food estate atau lahan pangan baik untuk komoditas padi atau lainnya, dan juga pengembangan energi terbarukan untuk green, blue, circular economy. Menko Airlangga mengatakan,”pandemi Covid-19 mengajarkan betapa pentingnya pengembangan sektor kesehatan, maka Pemerintah mendorong pelaku usaha untuk terlibat dalam pembangunan manufaktur vaksin yang diproduksi di Indonesia mengingat populasi yang besar dan pengembangan kolaborasi lain di bidang teknologi kesehatan, sebagai upaya antisipasi untuk ketahanan kesehatan.”