EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Muhammat Lutfi menyampaikan, Indonesia berpotensi menjadi negara superpower dunia dalam bidang perdagangan karbon. Hal itu dia sampaikan dalam lawatan Petertemuan Dewan Menteri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sesi pleno Building A Green Future di Paris, Prancis pada pekan ini.
"Indonesia berpotensi menjadi carbon offset superpower di dunia melalui perdagangan karbon sukarela secara internasional. Namun, kerja sama internasional diperlukan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam rangka pengembangan kerangka regulasi kebijakan yang efektif,” kata Lutfi dalam pernyataan resminya, Jumat (8/10).
Lutfi menyampaikan, pemerintah Indonesia secara tegas berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Paris Agreement. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan carbon pricing.
Lebih lanjut, ia menuturkan, keikutsertaan Indonesia dalam Pertemuan Dewan Menteri OECD tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai negara di dunia serta membahas berbagai isu perdagangan terkini.
Adapun hal lain yang dibahas pada sesi Building a Green Future adalah upaya mendorong agenda pemulihan ekonomi yang kini juga dikemas untuk mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau, inovasi, dan peluang ekonomi baru bagi para pekerja.
Untuk mencapai upaya pemulihan ekonomi yang dipadukan dengan pencapaian target net zero emission, tentunya memerlukan kerja sama internasional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa inisiatif yang diluncurkan beberapa negara seperti Green Deal (Uni Eropa), Build Back Better World (G7), Beyond Zero initiative (Jepang), dan Blue Dot Network (Amerika Serikat, Jepang, dan Australia).
Lutfi mengatakan, para menteri perdagangan berbagai negara memastikan manfaat perdagangan dapat dirasakan seluruh pihak lapisan masyarakat dan lingkungan.
Pada dasarnya, para menteri menyadari bahwa adanya urgensi untuk mengembangkan kebijakan perdagangan yang dapat berkontribusi atas permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan, termasuk antara lain perlindungan kesejahteraan pekerja, wanita dan anak-anak, serta kompetisi, subsidi, kelestarian lingkungan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
