"Ini kita negosiasi dengan Kementerian Keuangan, pokoknya Rp 7,5 triliun ini dinegosiasi dengan parameter dan skema baru, soalnya parameter dan skema yang 2020 itu tidak ketemu," lanjut Tiko.
Menurut Tiko, 90 juta dolar AS dari total dana IP PEN yang sebesar 527 juta dolar AS atau Rp 7,5 triliun akan dialokasikan sebagai sebagai jaminan dalam bentuk senior secured loan dengan jaminan 120 persen dari nilai pinjaman di awal proses restrukturisasi utang Garuda yang saat ini tengah berjalan. Tiko menyebut modal ini menjadi bukti keseriusan dari pemerintah kepada para kreditur.
Garuda akan memanfaatkan sisa dana sebesar 437 juta dolar AS untuk menopang kebutuhan pascaproses restrukturisasi. Menurut Tiko, sisa dana tersebut akan bisa dicairkan setelah adanya kesepakatan dari kreditur untuk menurunkan utang, bunga, dan biaya sewa kepada Garuda.
"Baru setelah itu pemerintah komitmen menambah modal baru. Ini kondisional tergantung negosiasi, tapi saat ini kita butuh token dengan arus kas cukup untuk empat sampai lima bulan ke depan ini, dengan mengajukan 90 juta dolar yang dijamin dengan aset yang sedang negosiasi dengan Kemenkeu," sambung Tiko.
Tiko mengatakan Garuda juga membuka opsi mencari dana dari pihak ketiga yang dapat mengubah porsi kepemilikan saham pemerintah di Garuda.
"Kami memang membuka opsi apabila restrukturisasi berhasil, ada pemegang saham baru, apakah kita diperbolehkan melakukan dilusi, pemerintah tidak akan jadi mayoritas lagi di Garuda ke depannya," ungkap Tiko.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku tenang mendengarkan penjelasan Tiko. Pasalnya, Andre menilai kabar yang muncul dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kesan pemerintah lepas tangan dan memindahkan Garuda ke Pelita Air Service.
"Sikap Fraksi Gerindra sesuai arahan Ketum Prabowo Subianto jelas, Gerindra menginginkan opsi penyelamatan Garuda, lupakan bicara Pelita, kita minta pemerintah dan Garuda fokus restrukturisasi," ujar Andre.
Andre juga meminta pemerintah melaporkan para pejabat yang menandatangani kontrak sewa pesawat mahal Garuda kepada KPK, Kejaksaan Agung, maupun Bareksrim. "Pemerintah harus jelas melaporkan pelaku dugaan korupsi supaya menjadi pelajaran bagi pejabat BUMN lain," kata Andre.
