Dalam sambutannya, Guruh Sukarnoputra menyampaikan, presiden pertama RI Ir Sukarno menggagas ekonomi berdikari, sebagai reaksi atas praktik ekonomi kolonial yang eksploitatif.
Dia menjelaskan, menyusul gagalnya penerapan sistem parlementer yang liberal pada era 1950-1959, maka dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno, yang salah satu isinya kembali ke UUD 1945 sebagai upaya untuk melaksanakan cita-cita proklamasi.
“Pada hakikatnya ekonomi berdikari ini dilaksanakan melalui teori yang dinamakan ‘Trisakti’ yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan,” kata Guruh.
Guruh mengatakan, ketika pemerintahan Sukarno berganti ke pemerintahan Soeharto, sistem ekonomi pun bergeser kembali ke arah ekonomi liberal. Pencapaian-pencapaian ekonomi pembangunan masa itu terlihat hebat namun semu.
Hal ini menurut Guruh, karena esensinya tidaklah menyentuh pemerataan untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat melainkan hanya sebagian pengusaha dengan konsesi kemudahannya berkolaborasi dengan dana-dana luar negeri yang masuk dengan mudah melalui peraturan perundangan yang diciptakan secara sistematis oleh para oknum-oknum birokrat.
Guruh mengatakan, target ekonomi Indonesia sejatinya bukanlah pada pertumbuhan ekonomi semu melainkan pada pemerataan ekonomi itu sendiri. Paham ini berbeda dengan sistem liberalisme yang hari ini dikenal dengan neoliberalisme dengan pasar bebasnya.
Di era globalisasi yang mengakibatkan kesenjangan, pengangguran, kemiskinan sampai pada kerusakan alam dan lingkungan hidup, mengutip Stiglitz.
Globalisasi ekonomi didengungkan oleh barat ternyata tidak berdampak positif, bahkan sebaliknya. Kerusakan atas sistem perekonomian akibat pasar bebas tanpa kendali mendorong pemodal kuat memonopoli pasar.
Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM), Profesor Imam Mukhlis, mengatakan untuk mencapai kemandirian ekonomi, peran elemen bangsa lintas sektor sangat diperlukan. Kemandirian ekonomi meneguhkan akan komitmen membangun perekonomian bangsa dengan semangat nasionalisme.
“Kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah harus presisi dan tepat sasaran. Agar tepat sasaran maka sudah seharusnya kebijakan yang dibuat adalah berbasis riset dan bukti,” kata dia.
