Berdasarkan Rencana Induk pengembangan kawasan BBK, akan dibagi menjadi tema-tema tertentu. Untuk wilayah Batam, bakal menjadi hub logistik internasional khususnya untuk e-commerce, industri kedirgantaraan, industri light and valuable khususnya untuk opto-electronic dan home appliance, industri digital dan kreatif, international trade and finance center, serta integrated health tourism.

Wilayah Bintan, akan dikembangkan dengan tema pariwisata internasional, industri MRO, industri transportasi, industri pengolahan makanan, industri maritime and defense, dan industri olahraga. Adapun, untuk wilayah Karimun, akan dikembangkan dengan tema industri maritim, industri oil tanking and refinery industry, industri agri-tech, industri pengolahan hasil laut, dan pariwisata.

Secara khusus, Kemenperin juga mendorong pengembangan industri halal di wilayah Bintan Inti Industrial Estate, yang telah ditetapkan oleh Menperin sebagai Kawasan Industri Halal. “Dengan potensi industri halal yang besar, kami harapkan Kawasan Industri di wilayah ini dapat berkontribusi meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” jelas Eko.

Lebih lanjut, Kemenperin terus bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam pengembangan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya kawasan BBK. “Misalnya, kami mengusulkan penyesuaian harga gas yang kompetitif, penyediaan pengelolaan limbah, serta percepatan perzinan berusaha sektor industri dan kawasan industri,” tuturnya.

Terkait fasilitas harga gas, pemerintah telah menerbitkan harga gas 6 dolar AS per MMBTU bagi beberapa sektor industri dan tengah diusulkan pemberian tarif yang sama bagi sektor industri lainnya, termasuk untuk kawasan industri. “Sehubungan dengan pengelolaan limbah, kami juga mendukung rencana Kawasan Industri Pulau Ladi untuk membangun industri pengolahan limbah yang terpadu di Kepulauan Riau yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan limbah industri dan kawasan industri di wilayah ini,” ujar dia.

Guna menjaga kinerja industri dan meningkatkan investasi khususnya di Kepulauan Riau, kata dia, diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Misalnya pemerintah daerah, asosiasi dan pelaku industri, pengelola kawasan industri, serta Badan Pengusahaan di wilayah tersebut.