EKBIS.CO, JAKARTA -- Anggota holding BUMN pangan atau ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berkomitmen mengurai kendala-kendala distribusi minyak goreng yang menghambat pasokan minyak goreng untuk sampai ke konsumen di semua daerah di Indonesia.
Direktur Utama PPI Nina Sulistyowati mengatakan, sampai awal Maret, perusahaan telah mendistribusikan lebih dari setengah juta liter minyak goreng di sejumlah pasar tradisional dari mulai Aceh hingga wilayah Indonesia Timur.
"PPI dengan kapabilitas trading logistik terdigitalisasi bersama BGR Logistik Indonesia sebagai anak perusahaan PPI terus meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat," ujar Nina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/3/2022).
PPI, ucap Nina, terus membantu Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan dalam distribusi minyak goreng. Kata Nina, PPI juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pasokan minyak goreng dapat terdistribusi dengan baik hingga sampai ke masyarakat.
Sebelumnya, Direktur Komersial dan Pengembangan PPI Andry Tanudjaja mendampingi kunjungan kerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di lima kota di Sumatera yaitu Lampung, Padang, Jambi, Medan, dan Banda Aceh pada akhir Februari 2022.
Andry mengatakan kunjungan kerja ini sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan ketersediaan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Andry menilai koordinasi dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran pasokan minyak goreng ke daerah.
"PPI akan terus mengupayakan distribusi minyak goreng berjalan cepat dan segera sampai di pasar-pasar sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan normal," kata Andry.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menekankan komunikasi intensif antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan pemerintah daerah harus terjalin dan terus terjaga. Terutama, untuk merespons cepat jika terjadi kendala distribusi minyak goreng.
"Jika menemui kendala, dapat segera menghubungi Kementerian Perdagangan. Saya harapkan kerja samanya untuk memastikan minyak goreng tersedia bagi masyarakat," ucap Lutfi.
Kemendag, lanjut Lutfi, akan terus memantau ketersediaan migor dan keterjangkauan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mengawal kewajiban implementasi domestic market obligation (DMO) bagi perusahaan eksportir untuk memasok 20 persen dari volume ekspornya untuk kebutuhan domestik.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang BUMN Wisnu Aji Nugroho CACP mengatakan KSP akan terus mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap penataan anak usaha BUMN, termasuk PPI yang mendapat tugas menjaga kelancaran distribusi pasokan pangan.
"PPI diharapkan terus menjalankan program quick win di 2022, yang memanfaatkan kolaborasi Kementerian BUMN dan Badan Pangan Nasional untuk memaksimalkan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu dan hilir guna meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan menggerakan ekonomi nasional," kata Wisnu.
