EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan, anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) per 24 Juni 2022, telah terealisasi sebesar Rp 118,2 triliun atau 25,9 persen dari alokasi anggaran Rp 455,62 triliun. Berikut rincian realisasi anggaran PC-PEN per Klaster Program.
Penanganan Kesehatan terealisasi sebesar Rp 29,2 triliun atau 23,8 persen dari alokasi Rp 122,54 triliun. Utamanya untuk pembayaran klaim dan insentif tenaga kesehatan, serta insentif perpajakan vaksin atau alat kesehatan, serta penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.
Perlindungan Masyarakat terealisasi sebesar Rp 58,9 triliun atau 38,1 persen dari alokasi Rp 154,76 triliun. Program pada klaster ini terdiri dari PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, BLT Minyak Goreng, dan BT-PKLWN.
Penguatan Pemulihan Ekonomi terealisasi sebesar Rp 30,1 triliun atau 16,9 persen dari alokasi Rp 178,32 triliun. Terutama bagi program padat karya, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kawasan industri, dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP), dan insentif perpajakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kasus harian mulai Naik, namun luar Jawa Bali cenderung landai. Pada kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan menyampaikan, kasus harian nasional kembali mengalami kenaikan sebulan pascalebaran, tapi kasus harian di luar Jawa Bali masih cenderung landai.
Transmisi Komunitas di Indonesia konsisten naik, namun masih relatif rendah di angka 4,68 per 100 ribu penduduk per minggu, atau termasuk Level 1 Transimisi Komunitas standar WHO. Sedangkan Transmisi Komunitas Luar Jawa Bali masih relatif sangat rendah di angka 0,29 per 100 ribu penduduk per minggu, dengan rawat inap dan kematian yang cenderung menurun.
Rata-rata kasus harian di seluruh Provinsi di luar Jawa Bali, 6 orang dan positivity-rate kurang dari 1 persen, situasi Covid-19 di luar Jawa Bali masih sangat terkendali. Airlangga menegaskan Kembali pentingnya percepatan Vaksinasi Booster (Dosis-3), perlunya memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin dan obat, serta Pemerintah Daerah agar memperkuat kapasitas dan fungsi Fasilitas Kesehatan (Faskes) di daerah.
