EKBIS.CO, JAKARTA – Fluktuasi pasokan dan harga day old chick (DOC), telur ayam, dan daging ayam, selalu terjadi di setiap tahun. Badan Pangan Nasional (NFA) mengatakan, segera menyiapkan kebijakan guna mencegah fluktuasi harga yang kerap berulang setiap tahun.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, NFA telah melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga DOC, telur ayam dan daging ayam ras dalam rangka medukung penguatan ekosistem pangan nasional.
Kebijakan tersebut dinilai penting karena fluktuasi harga menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha para peternak serta meresahkan masyarakat sebagai konsumen akhir. Arief mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas sejumlah solusi, di antaranya pengaturan harga acuan produsen dan pembeli (HAP) untuk membentuk keseimbangan baru, skema penyerapan melalui penguatan peran BUMN sebagai off taker, dan optimalisasi sarana/prasarana cold chain.
Menurut Arief, harga yang tidak terkendali salah satunya disebabkan komitmen dalam penerapan HAP. Selain itu, HAP yang ada perlu ditinjau ulang dan disesuaikan berdasarkan harga pokok produksi (HPP) di lapangan.
“Sebelumnya, kami telah menyepakati HAP jagung yang selanjutnya akan di tetapkan melalui Perbadan. Hal serupa akan kami lakukan untuk DOC, telur ayam, dan daging ayam. Upaya ini dalam rangka membentuk keseimbangan baru guna memperkuat ekosistem pangan nasional, karena stabilisasi harga terbentuk ketika ekosistemnya baik,” ujarnya, Selasa (9/8/2022).
Di sisi penyerapan, Arief meminta peran BUMN sebagai off taker hasil peternakan terus diperkuat. Peran ini akan dilakukan melalui dukungan pendanaan dengan menggandeng Bank BUMN atau Himbara.
“Penguatan peran Bulog dan Holding BUMN Pangan ID Food melalui PT Berdikari sangat penting. BUMN menjadi ujung tombak dalam melakukan penyerapan di daerah sentra produksi khususnya kepada peternak mikro/kecil. Harga penyerapan mengacu HAP produsen agar peternak memperoleh keuntungan yang wajar,” ujarnya.
Arief mengatakan, penjualan atau penyaluran selanjutnya ditujukan ke wilayah defisit atau yang terindikasi memiliki harga yang tinggi. Pendistribusian berupa ayam ras/karkas atau telur konsumsi dilakukan melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tol laut atau jasa logistik lainnya.
“Untuk monitoring, setiap perusahaan diminta melaporkan hasil penyerapan dan penyaluran kepada NFA,” ujarnya.
Aspek lainnya yang harus diamankan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Arief menambahkan, pihaknya akan memperkuat kolaborasi untuk mengoptimalisasi cold storage atau cold room milik NFA, BUMN, atau swasta yang tersebar di berbagai daerah. Upaya ini sangat penting guna memperpanjang waktu simpan telur dan daging ayam sehingga pengaturan stok bisa dilakukan lebih leluasa.
“Beberapa usulan tersebut, menjadi catatan penting yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan),” tambahnya.
Berdasarkan data Prognosa Nerca Pangan Nasional yang diolah NFA, ketersediaan telur ayam dan daging ayam sampai dengan Desember 2022 berada di posisi aman. Adapun, telur ayam diperkirakan surplus sebesar 191.862 ton, sedangkan daging ayam surplus 903.267 ton.
Sedangkan, untuk perkembangan harga, berdasarkan data yang dilansir Panel Harga Pangan NFA, pada 5 Agustus tercatat harga daging ayam rata-rata nasional Rp 35.703 per kg. Sementara harga rata-rata nasional telur ayam Rp 27.757 per Kg. Dengan kata lain, masing-masing turun 0,83 persen dan 0,66 persen dibanding harga sehari sebelumnya.
Adapun, saat ini NFA tengah gencar menyiapkan regulasi untuk membenahi tata kelola pangan nasional. Sebelumnya NFA melalui Kedeputian Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan telah mengidentifikasi dan merumuskan solusi untuk permasalah komoditas jagung dengan mengumpulkan seluruh stakeholder jagung nasional. Selanjutnya, akan dilakukan review dan evaluasi serupa untuk komoditas pangan lainnya.
“Saat ini kita masuk ke DOC, telur ayam, dan daging ayam. Diperlukan terobosan untuk pembenahan tata kelola masing-masing komoditas. Fokus utamanya penguatan ekosistem pangan, hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar pemerintah fokus mengantisipasi ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan global,” ujarnya.
