EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah menaikkan pengenaan tarif pajak sebesar 35 persen bagi masyarakat berpendapatan di atas Rp 5 miliar per tahun. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan aturan tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Bidang PPh. Orang kaya berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun harus bayar pajak 35 persen, nilai itu naik dari sebelumnya 30 persen.

"Itu kita-kira pajaknya bisa mencapai kurang lebih Rp 1,75 miliar setahun! Besar ya. Adil bukan?," tulis Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagram resminya, Kamis (5/1/2023).

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah telah mengingatkan semakin tinggi penghasilan yang didapat maka tarif pajaknya semakin besar. Hal ini dilakukan demi menjunjung asas keadilan.

Lalu, bagaimana hitungan pajak orang kaya yang bisa mencapai Rp 2 miliar per tahun?

Misalnya, seorang direktur perusahaan memiliki gaji per bulan sebesar Rp 500 juta. Dia memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan tiga orang anak.

Maka rumus menghitung pajak penghasilan yakni: (penghasilan-penghasilan tidak kena pajak) x 35 persen

- Dengan gaji sebulan Rp 500 juta, maka penghasilan tidak kena pajak  direktur tersebut: Rp 500 juta x 12 bulan = Rp 6 miliar

- Sang direktur memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan memiliki tiga orang anak, maka penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 72 juta.

- Sehingga PPh yang perlu dibayarkan direktur :

(penghasilan-penghasilan tidak kena pajak) x 35 persen = (Rp 6 miliar - Rp 72 juta) x 35 persen = Rp 5.938.000.000 x 35 persen = Rp 2.078.300.000 (Rp 2,07 miliar)

Sehingga pajak penghasilan yang harus dibayarkan direktur tersebut per tahun Rp 2,07 miliar atau Rp 173,19 juta per bulan.

Sebagai informasi, angka Rp 72 juta tersebut didapat dari batas penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak sudah berkeluarga.

Setiap tahunnya, besaran penghasilan tidak kena pajak dapat berubah-ubah tergantung kebijakan yang dibuat pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana UU PPh. Saat ini penghasilan tidak kena pajak yang digunakan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK .010/2016.

Maka demikian, tarif penghasilan tidak kena pajak terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan PMK 101/2016 yakni: