EKBIS.CO,  JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Program Kartu Prakerja dilanjutkan pada 2023. Hanya saja dijalankan dengan skema normal.

"Skemanya bukan semi bansos (bantuan sosial) lagi. Ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/1/2023). 

Sebelumnya, pada pelaksanaan Kartu Prakerja 2022 menggunakan skema semi-bansos. Ia menuturkan, program itu terbukti membantu meningkatkan skill atau kemampuan sekaligus membantu daya beli masyarakat.

Airlangga melanjutkan, pelaksanaan Program Kartu Prakerja diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 dengan anggaran tahap awal senilai Rp 2,67 triliun. "Skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp 18 triliun menjadi Rp 2,67 triliun untuk 595 ribu peserta. Dan pada tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga total kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun pada tahun ini," jelas dia.

Tambahan anggaran tersebut akan disalurkan ke sekitar 450 ribu orang. Pada 2022, anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp 18 triliun dengan realisasi sebesar Rp 17, 84 triliun untuk 4.984.790 peserta.

Menyambut skema baru Program Kartu Pra Kerja, dirinya mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia agar menjadi bagian dari ekosistem kartu pra kerja. Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen.

"Kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau. Silahkan bagi lembaga yang berminat bisa hubungi salah satu platform yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja, salah satunya platform yang dimiliki pemerintah yakni Sisnaker," ujar dia.

Pemerintah pun mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan public private partnership di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia untuk melaksanakan pelatihan baik secara online, offline, maupun campuran. Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi.

Pembukaan gelombang pertama dilakukan pada kuartal I 2023. Digelar di beberapa daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.