Pada kesempatan yang sama, Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky menyebutkan, dengan cara petani yang bersangkutan datang langsung tentu akan meningkatkan transparansi. Kios yang mulanya mendata di atas kertas pun tinggal memasukkan data melalui aplikasi yang terpasang di ponsel. 

Ia menjamin, data dalam aplikasi iPubers transparan dan dapat diakses oleh semua pihak. Di dalamnya juga terdata data detail soal sisa kuota pupuk bersubsidi petani yang masih dapat ditebus untuk musim tanam berikutnya. 

“Dengan adanya digitalisasi ini, kita juga bisa memberikan data bagi pemerintah untuk melakukan analisa kebijakan. Jadi, kita merekam semua data penyaluran dan penebusan pupuk subsidi,” ujarnya. 

Sejauh ini tercatat sudah ada lima provinsi yang menerapkan aplikasi ini. Selain Bali, ada Aceh, Bangka Belitung, Riau, dan Kalimantan Selatan. Setelahnya juga direncanakan akan masuk ke Sumatera Utara dan Jawa Timur. 

Tak kalah penting, Panji menambahkan, digitalisasi tentunya mempermudah pemilik kios dalam memproses penyaluran. Dinas Pertanian setempat juga akan jauh lebih efisien saat melakukan pengawasan dan monitoring keberjalan program penyaluran pupuk subsidi.