EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah menambah kuota gas bersubsidi LPG 3 Kg pada tahun 2024 menjadi sebanyak 8,03 juta metrik ton dari kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 8 juta metrik ton. Sementara penjualan gas bersubsidi itu masih dilakukan secara bebas, pemerintah terus melakukan pendataan untuk merealisasikan penjualan tepat sasaran.
“Kami usulkan volume LPG 3 kg tahun 2024 sebanyak 8,03 juta metrik ton,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR, Kamis (31/8/2023).
Ia menuturkan, arah kebijakan penjualan gas LPG 3 kg nantinya akan dibuat secara terintegrasi dengan data penerima manfaat secara akurat. Oleh karena itu pendataan pembeli yang berhak masih terus dilakukan oleh PT Pertamina.
Secara terpisah, PT Pertamina (Persero) memproyeksikan kebutuhan gas bersubsidi LPG 3 kg hingga akhir tahun ini bakal melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah yakni mencapai 8,23 juta metrik ton atau lebih 3,5 persend dari kuota.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, proyeksi tersebut dihitung berdasarkan tren konsumsi dari bulan ke bulan. Adapun salah satu pemicu melonjaknya permintaan hingga di atas kuota adalah Natal dan Tahun Baru yang akan dilalui pada akhir tahun ini. Hal itu dipastikan terjadi. Sebab, berkaca dari hari-hari besar dan libur sebelumnya, konsumsi LPG 3 kg meningkat drastis.
Hanya saja, kata Nicke, lantaran harga gas dunia acuan CP Aramco di bawah dari asumsi pemerintah tahun ini, ia menyarankan agar pemerintah tak perlu menambah alokasi subsidi.
Sebab, selisih antara anggaran yang disiapkan dengan realisasi penggunaan bisa digunakan untuk menutup kebutuhan LPG 3 kg yang berlebih tahun ini.
“Kita melihat ada celah yang bisa kita gunakan. Jadi kita mengusulkan adanya persetujuan dari over kuota ini dengan tidak menambah alokasi (anggaran) subsidi,” kata Nicke.
Mengutip catatan Pertamina, realisasi harga CP Aramco hingga Agustus 2023 hanya 465 dolar AS per metrik ton. Jauh di bawah dari asumsi pemerintah sebesar 916 dolar AS per metrik ton.
Dengan situasi harga saat ini, asumsi kurs dolar AS dan proyeksi kebutuhan yang mencapai 8,28 juta metrik ton, kebutuhan anggaran subsidi diperkirakan mencapai Rp 92,18 triliun atau lebih kecil 22 persen dari anggaran yang disiapkan dalam DIPA APBN.
