Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam pada Agustus lalu mengapresiasi kinerja Kementerian BUMN karena sukses meningkatkan setoran dividen BUMN kepada pemerintah. Apalagi, jumlah setoran dividen tersebut juga lebih tinggi dari PMN.
"Kira-kira kumulatif dividen lebih besar Rp 61,9 triliun dibanding PMN. Ini tren positif, apresiasi untuk Kementerian BUMN dan semoga tren ini ke depan harus bisa dijaga dan terus berlanjut dengan baik," kata Mufti yang kembali terpilih sebagai anggota DPR periode 2024-2029.
Mufti menjelaskan untuk tetap dapat memastikan tren positif setoran dividen itu terjaga, maka diperlukan sejumlah langkah. Pertama, penguatan efektivitas pengawasan dan pengendalian PMN, sehingga semakin memberi dampak optimal ke kinerja keuangan BUMN yang akan meningkatkan laba dan setoran dividen ke pemerintah.
Ia memahami PMN banyak dialokasikan untuk penugasan negara, seperti listrik masuk desa, jalan tol, hingga kredit usaha rakyat (KUR). Meskipun PMN selama ini bersifat penugasan, sebagian mengandung misi sosial ekonomi yang besar, tetap ada yang sebagian untuk mendukung ekspansi kinerja.
"Efektivitas PMN akan memastikan dampaknya signifikan ke peningkatan kinerja keuangan, ke laba, dan ujungnya dividen bisa terus naik," kata mantan Ketua Hipmi Jawa Timur tersebut.
Kedua, lanjutnya, terus memperkuat manajemen risiko terhadap segala kegiatan bisnis dan operasional BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat memitigasi risiko bisnis agar tidak menggerus keuangan perusahaan.
"Manajemen risiko yang baik akan memastikan BUMN mampu melakukan mitigasi terkait potensi-potensi yang dapat berdampak negatif ke operasional dan bisnis perusahaan. Sehingga, kinerja keuangan terjaga dengan baik, laba meningkat, dan ruang untuk meningkatkan dividen ke negara bisa semakin luas," katanya.
Kontributor dividen
Bank-bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi pendongkrak dividen BUMN. Bank BRI bahkan selalu menempati posisi teratas sebagai penyetor dividen dalam 10 tahun terakhir.
Pada 2023, BRI membagikan dividen hingga Rp 48,1 triliun dari laba 2023. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 23,23 triliun disetorkan ke negara. Adapun Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diolah selama periode 2014-2023, BBRI menjadi emiten dengan setoran dividen paling jumbo, yakni sebesar Rp 90,79 triliun.
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan pembagian dividen ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam menciptakan economic value, utamanya bagi para pemegang saham.
"Ini adalah bukti nyata bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator dapat menjalankan peran ekonomi dan sosial secara simultan. Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah,” ujar Sunarso.
Himbara selanjutnya yang juga menjadi penyetor dividen terbesar adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri sepakat membagikan dividen tunai sebesar Rp 33,06 triliun. Sementara, negara sebagai pengendali saham sebesar 52 persen mendapatkan dividen sebesar Rp 17,17 triliun.
Nilai dividen yang ditebar Bank Mandiri kali ini naik 33,84 persen secara tahunan (yoy). Pada tahun 2022 lalu, Bank Mandiri telah menebar dividen tunai Rp 24,7 triliun atau 60 persen dari total laba bersih tahun buku 2022 yang mencapai Rp 41,2 triliun.
“Sebagai perusahaan BUMN, Bank Mandiri memiliki dedikasi yang kuat untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan ekonomi nasional dengan menjaga pertumbuhan bisnis yang positif dan berkelanjutan. Ke depan, Bank Mandiri akan terus konsisten dalam memacu pengembangan bisnis dan layanan Bank Mandiri yang Adaptif dan Solutif agar dapat memenuhi ekspektasi seluruh stakeholder,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.
Adapun bank BUMN lainnya, seperti bank BNI, membagikan dividen 2023 sebesar 50 persen dari laba bersih, yaitu Rp 10,45 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 6,27 triliun mengalir ke kas negara.
Kemudian, BTN menyetujui pembagian dividen sebesar 20 persen atau Rp 700,19 miliar dari laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp 3,5 triliun. Sebesar 80 persen atau sejumlah Rp 2,8 triliun akan digunakan sebagai saldo ditahan untuk pengembangan usaha perseroan.
“Sebagai mitra pemerintah untuk menggerakkan ekonomi pemerintah, BTN mengambil peran di sektor properti karena sektor ini memiliki multiplier effect ke lebih dari 185 sektor usaha turunan seperti industri semen, mebel keramik, dan sebagainya, ” kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu.
