Risiko Bentrokan Kepentingan
Kendati menilai bahwa bergabungnya Indonesia ke aliansi BRICS akan memberikan banyak keuntungan, Nailul juga mengungkapkan ada risiko yang bakal dihadapi ke depannya. Terutama munculnya risiko bentrokan kepentingan dengan negara adidaya lainnya, yang tak lain adalah AS.
“Salah satunya terkait dengan fasilitas perdagangan dengan AS yang bisa dicabut atau bahkan dikurangi,” tuturnya.
Tak hanya itu, dampaknya akan lebih luas lagi jika misalnya calon presiden AS Donald Trump menang dalam Pilpres AS 2024 dengan menerapkan kebijakan lebih ketat dalam sektor perdagangan. Itu akan menimbulkan potensi perang dagang antara AS-China yang berdampak kian meluas, terutama bagi emerging market seperti Indonesia.
“Terlebih ada potensi perang dagang AS-China jika Trump menang. Ada potensi ekonomi global akan melambat dan ber-impact pada negara koalisi. Ini yang harus diwaspadai,” terangnya.
Sebelumnya diketahui, pemerintah Indonesia telah resmi mengajukan permintaan keanggotaan untuk bergabung dengan aliansi BRICS. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono yang menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.
“Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” kata Sugiono dalam keterangannya yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI di Jakarta pada Kamis (24/10/2024) malam WIB.
Sugino menjelaskan, terdapat alasan lain mengapa Indonesia akhirnya memutuskan bergabung dengan BRICS. “Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan atau pun pemajuan sumber daya manusia,” ucapnya.
Lewat BRICS, kata Sugiono, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South. “Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South. Namun kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju,” kata Sugiono.
Saat berpartisipasi dalam KTT BRICS Plus, Sugiono mengajukan, beberapa langkah konkret untuk memajukan kerja sama organisasi tersebut dengan negara-negara Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan. Kedua, mendukung sistem reformasi multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai realitas saat ini.
Ketiga adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. Menurut wakil ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut, BRICS dipandang dapat menjadi perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.
Saat berpartisipasi dalam KTT BRICS Plus, Sugiono juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang anti penjajahan dan penindasan. Terkait hal itu, ia menekankan komitmen dan solidaritas Indonesia untuk perdamaian global.
Menlu pun menggarisbawahi situasi yang berlangsung di Palestina dan Lebanon. “Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab,” ujar Sugiono.
Indonesia menyerukan gencatan senjata dan penegakkan hukum internasional, serta pentingnya dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza. BRICS dibentuk pada 2009 atas inisiatif Rusia. Tujuan awal pembentukannya adalah mengembangkan kerja sama komprehensif di antara anggotanya.
Negara itu mencakup Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. Namun BRICS memutuskan melakukan ekspansi dan sudah menerima lima anggota baru. Mereka adalah Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir. Selain Indonesia, Malaysia dan Turkiye juga tertarik bergabung BRICS.
