REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA--Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, tak memberikan jawaban ketika ditanya mengenai data wajib pajak (WP) yang diminta polisi. Dia hanya tertawa kemudian pergi meninggalkan wartawan yang menemuinya di gedung Kementerian Keuangan, Rabu (12/1).

Padahal, sehari sebelumnya Agus menyatakan kesiapan memberikan semua data yang dibutuhkan penegak hukum dalam mengusut kasus penyelewengan di lembaga yang dia pimpin. Dia membenarkan pertanyaan wartawan bahwa diskresi pengungkapan data WP yang terlibat dalam kasus Gayus Tambunan berada di tangannya. "Kemarin sampai akhir tahun kita konsen di anggaran dan perbendaharaan. Saya akan yakini ini (data kasus Gayus) untuk direspons, jaga proses penegakan hukum untuk mendukungnya," katanya.

Dia mengakui, sepanjang 2010 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) banyak mendapat sorotan publik, misalnya dalam kasus Gayus dan Bahasyim.  Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberi arahan kepadanya untuk memberantas segala bentuk kejahatan dan penyimpangan serta meningkatkan kinerja dan capaian.

Selain itu, kini UKP4 juga menjadi pengawas kinerja Kemenkeu. Dari hasil evaluasi, Agus mengatakan, kinerja DJP dan DJBC lemah di sisi tata nilai dan budaya kerja.