Senin 04 Feb 2013 15:29 WIB

Kementan Ajukan Rp 200 Miliar untuk Gagal Panen

Rep: Meiliani Fauziah/ Red: Nidia Zuraya
Sejumlah petani menanam padi di lahan sawah Desa Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat.
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Sejumlah petani menanam padi di lahan sawah Desa Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat.

EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menyusun rencana anggaran sebesar Rp 200 miliar untuk bencana alam. Anggaran ini digunakan untuk penggantian lahan pertanian yang mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan dan serangan hama penyakit.

Untuk setiap hektare (ha) lahan yang gagal panen, petani mendapatkan penggantian sebesar Rp 3,7 juta. Penggantian tersebut mencakup dana pembelian pupuk Rp 1,1 juta dan pengolahan lahan Rp 2,6 juta. "Dengan dana tersebut diharapkan petani bisa segera menanam kembali," ujar Direktur Pembiyaan Kementan, Mulyadi, Senin (4/2).

Penyusunan anggaran ini nantinya akan diteruskan ke Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Tahun lalu, Kementan menetapkan anggaran bencana Rp 200 miliar. Saat ini Kementan masih mengumpulkan data lahan yang gagal panen sepanjang Januari 2013.

Petani dapat mengajukan penggantian lahan melalui beberapa tahapan administrasi di Kabupaten, Propinsi dan Dirjen Tanaman Pangan Pusat. Petani harus menyertakan rekening dan kelengkapan keanggotan. "Lamanya proses tergantung kelengkapan berkas," ujar Mulyadi.

Pemerintah juga menjalankan uji coba asuransi pertanian untuk musim tanam periode Oktober-Maret 2013. Dengan kewajiban premi sebesar Rp 180 ribu, petani hanya diharuskan membayar Rp 36 ribu. Sisa pembayaran sebesar Rp 144 ribu digenapi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli pupuk. Uji coba ini dijalankan di tiga propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatra Selatan.

Kendati mendapat sambutan positif, petani mengingatkan agar pemerintah menyederhanakan proses administrasi. Pasalnya, petani daerah harus berpacu dengan waktu penanaman kembali. "

"Mekanisme klaim harus sederhana untuk menutup kemungkinan manipulasi," ujar Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) , Rahmat Pambudi. 

Kerugian yang diproteksi juga harus diperjelas. Petani berharap penggantian meliputi pupuk, benih sampai tenaga kerja. Selain itu diperlukan koordinasi antara pihak perbankan, penyuluh, organisasi serta pemerintah daerah.

Pascabanjir Januari lalu, sedikitnya 40 ribu ha lahan pertanian mengalami gagal panen. Petani berharap bantuan dari pemerintah pusat segera datang agar kerusakan tidak bertambah parah. Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan saat ini para petani sudah melakukan penanaman kembali.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement