Jumat 08 Apr 2016 11:41 WIB

BI-OJK-Kemenkeu Kompak Tingkatkan Pendalaman Pasar Keuangan

Rep: c37/ Red: Dwi Murdaningsih
 Stand Pasar Modal pada 'Seminar dan Pameran Literasi Keuangan' yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Mandiri di Graha Sanusi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/2). (Republika/Edi Yusuf)
Stand Pasar Modal pada 'Seminar dan Pameran Literasi Keuangan' yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Mandiri di Graha Sanusi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (14/2). (Republika/Edi Yusuf)

EKBIS.CO, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  menandatangani nota kesepahaman terkait koordinasi dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Kerjasama ini akan menguatkan peran pembiayaan dari pasar keuangan, khususnya sektor perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengatakan, pendalaman pasar keuangan adalah suatu keniscayaan. Nantinya, kebutuhan pembiayaan pembangunan bisa dipenuhi dengan instrumen keuangan yang lebih bervariasi. Selain itu juga bisa meningkatkan efisiensi likuiditas yang diperlukan terutama di industri keuangan nasional.

"Ini menjadi penting. Satu tanda negara akan maju dan berkembangnya industri keuangan di negara ditandai dengan semakin tingginya pendalaman pasar keuangan. Peran pembiayaan dari perbankan akan semakin besar," kata Muliaman usai penandatangan nota kesepahaman di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/4).

Muliaman menjelaskan, ini menjadi salah satu contoh semakin pendalaman keuangan terjadi pada suatu negara. Hal ini dapat terlihat dari semakin besarnya pembiayaan yang secara historis dan bersumber dari perbankan.

"Akan muncul pembiayaan alternatifnya bisa dibangun dari sektor-sektor di luar perbankan," ujarnya.

Rasio aset keuangan Indonesia terhadap GDP masih rendah. Sehingga, menurutnya ruang untuk tumbuh dan berkembang masih sangat besar dan perlu pendalaman pasar keuangan. Namun, pendalaman ini bukan tanpa tantangan. Pendalaman ini, kata Muliaman, harus disertai juga dengan kuatnya pengaturan pengawasan agar pendalaman tidak selalu diasosiasikan dengan resiko yang besar.

"Karena itu dalam kerjasama ini tidak hanya membangun alternatif pembiayaan pendalaman yang memungkinkan efisiensi, likuiditas dan alternatif pembiayaan yang lebih banyak, tapi bisa juga membangun mekanisme pengaturan dan pengawasan agar pendalaman tidak menambah peran politis yang tidak perlu terutama di industri keuangan. Pendalaman yang tidak terkontrol juga bukan tujuan kita,"tuturnya.

Pihaknya pun akan terus mendorong pendalaman ini terutama di padar modal dan peran yang optimal bagi industri keuangan bukan bank. Berbagai macam perusahaan asuransi dana pensiun, yang meiliki dana jangka panjang, lanjut dia, sangat membantu di dalam upaya pembangunan sekaligus merevitalisasi pasar modal Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement