Persoalan harga BBM yang tinggi di belahan timur atau pelosok pedesaaan di Indonesia, kerap membuat Pertamina tersudut. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi, Pertamina tak hanya menyedot minyak dan gas dari perut bumi namun sekaligus mengolah, mendistribusikan, dan menjual ke konsumen akhir. Rentetan tugas berat ini sekaligus memberikan ruang bagi Pertamina untuk mengatur harga. Sebagai BUMN, Pertamina ingin untung, namun pemerintah memberikan batas.
Pertamina menjadi salah satu badan usaha yang menyalurkan BBM PSO atau BBM bersubsidi. Namun dengan kondisi alam dan geografis di wilayah tertentu yang sulit dijangkau, melonjaknya biaya distribusi membuat harga eceran BBM terkadang melonjak ketika sampai di tangan konsumen. Kalau begini, Pertamina kembali disalahkan.
Akhirnya, pemerintah mengambil satu langkah tegas untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia di manapun berapa untuk merasakan harga BBM yang sama. Presiden Jokowi mengistruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyusun formula pembagian margin bagi penyalur antara wilayah dan menghitung biaya distribusi per daerah untuk menyamakan harga BBM. Harapannya, harga BBM di Sabang, Aceh, hingga Merauke, Papua dan Miangas, Sulawesi Utara, sampai Rote, Nusa Tenggara Timur memiliki harga yang sama.
Wakil Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai ide untuk menyaman harga BBM di seluruh Indonesia adalah ide yang bijak. Tujuannya, menurutnya, tentu untuk membangun nuansa adil bagi warga negara di daerah manapun untuk merasakan harga BBM yang sama.
Persoalannya, lanjutnya, infrastruktur di sejumlah wilayah belum siap untuk menerapkan BBM satu harga ini. Tidak semua daerah, lanjutnya, memiliki akses yang mudah untuk menerima pasokan BBM dengan lancar dan cepat. Sudaryatmo mengatakan, boleh saja pemerintah beride namun harus ada keterlibatan pemerintah di dalam rencana ini. Caranya, menurutnya, dengan memberikan subsidi logistik.
"Satu harga kalau dalam konteks wilayah Indonesia, siapa yang menanggung biaya logistik? Jadi logistik nya itu gapapa pemerintah satu harga namun pemerintah harus hadir. Pemerintah harus menanggung biaya logistik. Kalau logistik ditanggung operator (Pertamina), sampai kapanpun belum bisa satu harga. Soalnya infrastruktur kita belum rata." ujar Sudaryatmo, Ahad (30/10).
Ia menilai, pemberian beban kepada Pertamina semata untuk menanggung biaya logistik tidak adil bagi perusahaan. Pemberian subsidi diharapkan menjadi solusi agar Pertamina tidka merugi dan di sisi lain masyarakat bisa merasakan harga BBM yang sama. Selain itu, Sudaryatmno juga meminta agar pemerintah juga menerapkan harga BBM yang sama untuk operator SPBU asing seperti Total dan Shell. Tujuannya, keadilan juga dirasakan oleh operator.
